Ahmad Rizali, Pawane (2019) KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). Masters thesis, STPMD APMD Yogyakarta.

Text KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA MELALUI.pdf Download (5MB)

Abstract

NTISARI Pemerintah bertangung jawab menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewenangan mengelola serta membuat peraturan terkait dengan pengelolaan sumberdaya. Program CSR PT.NHM ini dimulai Sejak tahun 2007, program dasar dari CSR PT.NHM, diawali dengan beberapa program Namun dalam program CSR PT.NHM tersebut selalu menjadi bahan keluhan masyarakat lingkar tambang, maka dengan itu aksi protes atau tuntutan masyarakat untuk mengoptimalkan program tersebut selalu saja terjadi disetiap tahunnya aksi demonstrasi yang dapat mengancam aktifitas perusahaan PT.NHM seringkali terjadi di kecamatan Kao Teluk. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan metode penelitian deskriptif kualitatif guna menjelaskan fokus, permasalahan, dan tujuan. Setelah melakukan observasi, wawancara, dokumentasi selanjutnya mendiskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis mengambil data dari 24 informan yang dipilih secara purposive : Setda Halmahera Utara, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Utara, Camat Kao Teluk, Kepala-kepala Desa dikecamatan Kao Teluk, Karyawan CSR PT.NHM, dan Penerima Manfaat (Masyarakat). Penelitian menunjukan, kerjasama pemerintah daerah Halmahera Utara dengan pihak swasta (PT.NHM) melalui program CSR tidak berjalan dengan baik, dan tidak berdampak terhadapa kehidupan masyarakat Kecamatan Kao Teluk. Hal ini disebakan karena, (1). Hubungan kerjasama pemerintah dengan perusahan (PT.NHM) dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. (2). Sulitnya komunikasi dan tidak terbukanya perusahaan atau organisasi yang menangani CSR menjadi penghambat dalam kerjasma tersebut. (3). Program yang direalisasikan tidak bersifat berkelanjutan (sustainable) (4) Dampak program yang direalisasikan tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecamatan Kao Teluk. Selain itu, kewenangan pemerintah provinsi untuk mengontrol aktifitas CSR sebagaimana didasarkan dalam Undang-undang minerba, tentang ijin pertambangan, seakan memotong roh otonomi daerah, kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya, dibatasi dengan undangundang minerba yang mengatur tentang kewenangan, ijin perusahaan berada diatas pemerintahan provinsi, samahalnya dengan pembekuan (pembatasan) kewenangan pemerintah daerah Halmahera Utara untuk mendorong perusahaan PT.NHM melalui kemitraan dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kao Teluk.

Actions (login required)

View Item