Jeni, Yanti (2016) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa(Studi di Desa Panggungharjo,Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul DIY). [Experiment]

Preview

Text 430-IP-IV-2016-JENI YANTI-12520171.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam melaksanakan penyelenggaraan desa, peraturan desa adalah salah satu instrumen penting karena peraturan desa adalah dasar dari semua kebijakan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)berperan penting dengan peraturan desa ini, dimana rancangan peraturan desa yang diusulkan pemerintah desa, wajib dibahas bersama dengan BPD, dan BPD juga bisa mengusulkan rancangan peraturan desa. Selain itu fungsi pengawasan terhadap peraturan desa juga menjadi salah satu tanggungjawab BPD, baik itu pengawasan dari dimulainya proses penyusunan rancangan peraturan desa sampai pada pengesahan dan penyebarluasan peraturan desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 2014 Desa Panggungharjo menjadi juara Desa terbaik se-Indonesia, tentu keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja sebagian pihak tetapi karena ada kemitraan yang baik dan keharmonisan antaraPemerintah Desa dengan BPD dan lembaga desa lainnya. Ini menjadi hal yang menarik, karena mengingat desa selama ini dipandang sebelah mata. Sehingga penyusun dalam menulis skripsi ini mengambil judul “FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA”. Penyusun menganggap ini penting, karena bisa menjadi tolak ukur maupun pengetahuan untuk desa lainnya.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah: BPD yang terlibat langsung dalam proses penyusunan peraturan desa dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan desa di Desa Panggungharjo, pemerintah desa, dukuh dan masyarakat yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan analisis data model interaktif yang analisis terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari analisis data yang dilakukan penyusun maka diperoleh gambaran bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD terhadap peraturan desa terjawab melalui adanya pemantauan, yaitu dengan keberadaan BPD ditengah masyarakat. Pemeriksaan, ini tidak jauh berbeda dengan pemantauan, begitu juga dengan penilaian dan perbaikan, keberadaan BPD ditengah masyarakat juga menjadi hal yang menguntungkan bagi BPD melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu, pada saat proses penyusunan peraturan desa, BPD juga melaksanakan fungsi pengawasannya melalui adanya evaluasi, klarifikasi, dan pengendalian terhadap rancangan peraturan desa yang akan dibahas. Dengan adanya evaluasi, klarifikasi, dan pengendalian peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fungsi pengawasan BPD ini berjalan dengan baik juga karena dukungan antar pihak, baik itu pemerintah desa, BPD maupun lembaga desa lainnya, yaitu dimana koordinasi dan komunikasi yang baik adalah kunci kerjasama yang mereka lakukan selama ini untuk kemajuan Desa Panggungharjo.

Actions (login required)

View Item