Search for collections on STPMD APMD Repository

PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM "ARAT SABULUNGAN" DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

Rijel Samaloisa, Dr. S.Sos., M.Si. (2020) PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM "ARAT SABULUNGAN" DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT. Governabilitas, 1 (1). pp. 87-112. ISSN 2722-1972

[img] Text
pemerintahan laggai.pdf

Download (23MB)

Abstract

Pemerintahan Laggai merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis "Arat Sabulungan" di Kepulauan Mentawai yang merujuk pada identitas etnik berdasarkan kesamaan ras, suku agama, asal usul yang terikat dalam sistem budayanya untuk melakukan selfregulasi; mengatur dan mengelola ulayat, teritori dan warisan adatnya. Mentawai salah satu etnis yang memperoleh kebijakan atas nama negara untuk memberlakukan pemerintahan modem seperti sistem pemerintahan nagari, pemerintahan desa menghadapi berbagai bentuk pemerintahan modem seperti Desa, Nagari yang dipaksakan diberlakukan dalam melayani masyarakat di Mentawai, yang berimplikasi pada eksistensi pemerintahan asli Mentawai tersebut yang ikut tergerus dan tidak berfungsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan pemerintahan Laggai di Mentawai dengan pemerintahan modem yang beroperasi lewat praktek-praktek berpemerintahan. Selain ha! tersebut, lewat penelitian ini penulis mengungkapkan benturan dan konflik-konflik yang muncul sebagai respon diterapkannya pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku (behavioral) berpemerintahan. yakni menghimpun dan mengumpulkan seluruh tacit knowledge guna membaca tatanan self regulasi yang sudah lama menjadi watak dari apa yang disebut pemerintahan oleh masyarakat Mentawai. Hasil studi menyimpulkan bahwa praktek berpemerintahan modern di Mentawai menghadirkan pertarungan dan bentrokan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan akhirnya menimbulkan konflik sebagai respon hadirnya praktek pemerintahan modern tersebut. Demokrasi dan desentralisasi merupakan ruang bagi Pemerintahan Laggai di Mentawai sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari negara agar Pemerintahan Laggai di Mentawai tersebut berfungsi maksimurn untuk melakukan self regulasi kepada masyarakat.

Item Type: Article
Subjects: J Political Science > JC Political theory
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Mr okie fajaruddin
Date Deposited: 28 Aug 2020 03:42
Last Modified: 31 Jul 2023 03:09
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1132

Actions (login required)

View Item View Item