Erwan, Susilo (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. [Experiment]

Text ERIKA INE DAMAYANTI.pdf Download (16MB)

Abstract

esa merupakan wilayah yang memiliki kemandirian Desa, untuk mengatur dan meningkatkan pembangunanya secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat desa karena dengan adanya Undang-Undang tersebut, desa diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya serta dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Desa. Pasal 69 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa menyatakan bahwa jenis peraturan desa terdiri atas peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan peraturan Kepala Desa. Salah satu bentuk Peraturan Desa adalah PerDes APBDes. Hal ini karena APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Sebelum disusun APBDes, Pemerintah Desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) kemudian diturunkan sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPdes). Harapan dengan adanya landasan hukum yang jelas, pemerintah desa bisa mengelola pemerintahan dengan baik. Dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengedepankan proses jalanya partisipasi masyarakat di dalam Pengelolaan APBDesa. Masalah di desa Wonokerto, dalam pengelolaan APBDesa, berupa partisipasi masyarakat masih rendah dan tingkat pengelolaa penggunaan APBDesa masih kurang maksimal. Efisiensi penggunaanya masih jauh dari harapan karna hasil daripada pengamatan awal peneliti masih dominanya pemerintah desa mengelola APBDesa tidak melibatkan penuh partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBDesa sehingga partisipasi masyarakat cendrung pasif dalam pengelolaan APBDesa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana partisipasi masyarkat dalam Pengelolaan APBDesa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Unit analisis adalah Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur organisasi yang di naungi pemerintah desa, kepala padukuhan desa selaku representasi masyarakat desa. Informan yang dijadikan sumber data berjumlah 20 orang, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah partisipsi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBDesa. Perencanaan, rata-rata kurangnya pengalaman berorganisasi sehingga miskin tawaran program baru yang inovatif. Kurangnya harmonisasi kepentingan untuk di majukan dalam program, menjadi skala prioritas program yang ditrima secara baik. Besaran perencanaan anggaran dari program fisik masih cukup besar menyampingkan program non fisik yang harusnya bisa di peruntukan dalam pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan, penggunaan anggaran program yang diturunkan untuk padukuhan. Padukuhan hanya mengetahui dan mengawasi sampai mendorong masyarakat saja untuk terlibat dalam pelaksanaan, penghambatnya adalah mekanisme belanja anggaran yang termuara untuk pembangunan padukuhan, berbentuk metode sentralisasi oleh perangkat desa. Padukuhan hanya mengetahui bahan mentah yang sudah di belikan langsung oleh pemerintah desa, sementara yang ikut terlibat pelaksanaan program, Padukuhan dan KKLPMD tetapi tidak di libatkan belanja anggaran. Pengawasan, mekanisme pengawasan dari BPD dan masyarakat yang tidak secara detail dari pembelanjaan langsung tidak dilibatkan bersama pemerintah desa, hingga pada tahap pelaporan. BPD dan masyarakat hanya mengetahui bentuk jadi, laporan pertanggung jawaban realisasi program. Jika terjadi penyelewengan, BPD hanya bisa menegur secara kekeluargaan. Kata Kunci: Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Actions (login required)

View Item