Anna Astriani, Don (2020) Kualitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. [Experiment]

Text SKRIPSI ANNA ASTRIANI DON.pdf Download (2MB)

Abstract

Secara formal demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tentunya secara langsung rakyat menjadi arus balik dari kekuasaan itu sendiri sehingga rakyat dapat menentukan sendiri yang menjadi baik untuk dirinya melalui mekanisme publik. Nilai demokrasi yang dijunjung dengan mengandalkan nilai-nilai moral tertentu dalam prakteknya seperti nilai kejujuran, keadilan, keterwakilan, keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih tinggi, dan bukan pada kepentingan kelompok ataupun kepentingan golongan tertentu. Musyawarah desa (Musdes) adalah forum dari berbagai lembaga desa yang membahas permasalahan yang dihadapi desa dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Permasalahan yang ada di Desa Wonokerto yaitu peneliti berawal dari melihat ketidaktahuan masyarakat terkait musyawarah yang diselenggarakan oleh desa baik di tingkat RT maupun dusun pada saat praktikum tahun 2018. Penyelenggaraan musyawarah desa yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan kebiasaan desa lama yang kerap kali kegiatan dari perencanaan sampai pelaksanaan tergantung dari selera elit desa, kebanyakan yang hadir saat musyawarah desa juga memiliki kekerabatan dengan elit desa tertentu, sehingga hal ini rentan melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kualitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Wonokerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses demokrasi dalam musyawarah desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta atau data, namun tidak melakukan pengujian hipotesis tetapi melakukan analisis terhadap data sekunder sementara data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan keterlibatan masyarakat dalam musdes dalam pelaksanaannya belum menjadi indikator yang mencerminkan desa yang demokrasi dalam menghasilkan keputusan yang strategis yang sesuai kebutuhan masyarakat desa. Kesamaan hak masyarakat dalam musyawarah desa sudah terwujud yaitu melalui keterwakilan yang biasanya dipilih karena memiliki pengalaman dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Pengakuan hak minoritas masyarakat dalam musyawarah desa yaitu pemerintah desa sudah mengakomodir semua masyarakat tanpa ada mendiskriminasikan kelompok lainnya baik Agama, kelompok Tani, kelompok Disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang ada. Kata kunci : Demokrasi, Musyawarah Desa

Actions (login required)

View Item