RIA, MARTHA (2020) HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA PARANGTRITIS. [Experiment]

Text RIA MARTHA_16520136.pdf Download (3MB)

Abstract

Pada dasarnya dalam penelitian skripsi ini penulis membahas Hubungan BPD Dan Kepala Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Di Desa Parangtritis. BPD dan kepala desa merupakan dua aktor yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan pembangunan di desa Parangtritis. Seperti yang diketahui BPD dan kepala desa merupakan lawan politik pada saat pemilihan kepala desa pada tahun sebelumnya. Selain itu terdapat perbedaan latar belakang pendidikan, dimana BPD berpendidikan SMA sedangkan kepala desa hanya berpendidikan SMP. Perbedaan ini menjadi persoalan dalam hubungan kemitraan BPD dan kepala desa. Namun pada prinsipnya BPD bertugas menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sedangkan pemerintah desa sebagai penyelenggara program pembangunan desa. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara BPD dan kepala desa dalam penyusunan RJMDes maupun RAPBDes. Untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa yang baik maka perlu adanya pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara preventif maupun represif. Dari hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik purposive sampling penulis menentukan sumber informan. Selain itu dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dalam menganalisis data tersebut dilakukan reduksi data, menyusun satuan-satuan dan interpretasi data. Adapun dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa persoalan tentang hubungan BPD dan kepala dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Parangtritis. Secara prosedural BPD dan kepala desa merupakan mitra kerja kelembagaan desa namun terjadi ketidak-harmonisan antara BPD dan kepala desa. Kepala desa selalu mendominasi setiap forum musyawarah desa seperti pada penyusunan RPJMDes maupun RAPBDes. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi kinerja BPD dan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat pada pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa, yang mana hubungan BPD dan kepala desa terjalin secara harmonis. Sehingga tidak terjadi kulusi, korupsi dan nepotisme di desa Parangtritis selama ini.

Actions (login required)

View Item