Fitria, Saraswati (2020) Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Tepadu Kecamatan Pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta. [Experiment]

Text SKRIPSI FITRIA SARASWATI.pdf Download (1MB)

Abstract

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) adalah penyelenggara pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan dalam PATEN yaitu pelayanan KTP-el. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di Kecamatan Mergangsan yaitu: proses pembuatan KTP-el yang lama, masyarakat yang ingin mengganti KTP-el karena rusak atau hilang kecamatan tidak bisa memberi keping sehingga masyarakat marah KTP-el nya tidak bisa diganti, dan masyarakat juga marah karena masyarakat tidak mau meminta tanda tangan untuk surat keterangan ke Disdukcapil karena masyarakat merasa kecamatanlah yang harus memintakan tanda tangan itu. Rumusan masalah yaitu apa saja faktor-faktor implementasi yang mempengaruhi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta? Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian yaitu faktor-faktor implementasi yang mempengaruhi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Penentuan informan menggunakan teknik purposive (bertujuan). Informan terdiri dari: Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pelayanan, Staf Disdukcapil yang ditugaskan di Kecamatan Mergangsan, dan Masyarakat pengguna layanan 10 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah kualitatif dengan langkah-langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) Komunikasi: sosialisasi KTP-el yang dilakukan sudah cukup optimal melalui pertemuan dengan lembaga sosial masyarakat seperti LPMK, PKK, RW, RT, dalam Forum Komunikasi Publik. Komunikasi tetap terjaga dengan adanya pertemuan rutin. 2) Sumber daya: jumlah petugas dalam pelayanan KTP-el sangat minim, namun petugas mampu memberikan pelayanan yang baik, hal ini dilihat dari petugas memberikan pengarahan dan penjelasan dengan ramah, jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat dan diperkuat oleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mutu pelayanan sangat baik. Sumber daya finansial bersumber dari APBN. 3) Disposisi: petugas pelayanan KTP-el memiliki sikap komitmen dan demokratis yang baik. Hal ini dilihat dari petugas memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur dan petugas terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, tidak pandang bulu dalam melayani dan membantu masyarakat dalam menerima proses-proses pelayanan. 4) Struktur birokrasi: prosedur pelayanan di Kecamatan Mergangsan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. Namun kendala dalam pelayanan KTP-el ialah kecamatan masih bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan blangko KTP-el sehingga Kecamatan Mergangsan menunggu kiriman blangko yang tidak pasti waktu dan jumlahnya dan masyarakat pengguna layanan juga tidak memiliki kepastian waktu kapan ia akan mendapatkan KTP-el. Mengenai tanda tangan di surat keterangan, masyarakat dapat membawa sendiri ke dinas atau diserahkan ke Kecamatan Mergangsan untuk dimintai tanda tangan ke Disdukcapil Kota Yogyakarta. Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, KTP-el

Actions (login required)

View Item