SAVERINUS, ASTE WUNGO (2020) KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA. [Experiment]

Text SAVERINUS ASTE WUNGO_12520141.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemerintah desa merupakan organsasi pemerintahan yang secara hirarki merupakan tingkatan yang paling bawah,akan tetapi dalam proses penyelengaraan pemerintahan ,desa sudah memiliki kemandirian tersendiri sejak terbitnya Undang Undang No 6 tahun 2014,bahwa desa di tandai dengan pemberian azas Pengakuan(rekognisi) dan azas subsidiaritas,bahwa desa di berikan kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Undang Undang desa memilki cita - cita luhur untuk membangun desa dan yang paling penting adalah mensejahterakan masyarakat desa. Dalam Proses pembangunan desa dalam meningkatkan kemajuan desa yang mengedepankan asas koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat (masyarakat yang berperintahan dan juga pemerintahan yang bermasyarakat), koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat di harapkan bisa menjadi dasar dalam memajukan pembangunan desa dari semua aspek,namun di Desa Parangtritis,Kecamatan Kretek,Kabupaten Bantul,Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembangunan desa,pemerintah desa masih bersifat eksklusif,yang mana pemerintah desa masih memiliki “Ego” dalam pembangunan desa tanpa memperhatikan kebutuhan/aspirasi masyarakat desa.hal di tandai dengan pembangunan desa di kendalikan oleh orang kuat lokal(elite lokal),secara aspirasi pemerintah hanya membuka ruang bagi kalangan atau oknum tertentu,tidak untuk masyarakat umum,dan rendahnya control masyarakat terhadap pemerintah desa,sehingga membuat pemerintahan desa berbuat sewenang wenang. Penelitian ini memiliki setting tempat di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek,Kabupaten Bantul.dengan informan penelitian yaitu pemerintah desa Parangtritis yang terdiri dari 8 orang aparat desa dan 2 orang tokoh masyarakat. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengunakan pendekatan kualitatif menggunakan pengamatan (Observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder dalam pembangunan desa,adapun stakeholder yang di maksud adalah BPD (badan permusyawaratan desa),kelompok wisata, masyarakat itu sendiri . Bentuk-bentuk koordinasi pemerintah desa antara lain menjadikan BPD sebagai media untuk menerima aspirasi masyarakat,dan koordinasi dengan masyarakat bentuknya adalah menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang ada di desa Parangtritis dengan tujuan masyarakat dapat memaksimalkan manfaat,sarana dan prasarana di kelola untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. . Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan desa meliputi,1.Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan desa,2.Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,3.Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan,4.Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi,5.Pelestarian lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item