Raden Murti, Buntoro (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN WIROBRAJAN. Masters thesis, STPMD "APMD".

Text RADEN MURTI BUNTORO PDF.pdf Download (574kB)

Abstract

Tesis / Penelitian ini mengangkat permasalahan Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Percontohan Inklusi Disabilitas Kecamatan Wirobrajan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam mengetahui permasalahan serta faktor –faktor penghambat untuk terwujudnya Kecamatan Inklusi yang ada di wilayah percontohan inklusi Kecamatan Wirobrajan. Seperti diketahui bahwa selama ini Kota Yogyakarta belum menemukan salah satu indikator dari Kota Inklusi, untuk itu pemerintah Kota Yogyakarta melalui Komite dalam menjembatani Lembaga Sosial Masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam melakukan pemenuhan terhadap para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui Observasi , Wawancara, dan Dokumentasi serta model Analisis Data Kualitatif dengan Reduksi Data, Interpretasi Data, Pengkatagorian, masuk Kesimpulan dan Saran, Informan ditunjuk 32 orang terdiri dari Dinas Sosial 5, Kecamatan 4, Lembaga Sosial Masyarakat 4, Tokoh Masyarakat terdiri dari IKPSM 9 dan Masyarakat Disabilitas Kecamatan Wirobrajan 10 Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pertama Komunikasi Kebijakan belum sampai ke bawah artinya pemahaman Kerja Komite belum menyasar sampai wilayah kecamatan Inklusi Wirobrajan , Kedua Sumber Daya masih terbatas terutama perangkat yang berjiwa serta berwawasan sosial, Ketiga Disposisi belum terkoordinasi dengan baik terbukti Lembaga Forum Kecamatan Inklusi masih berupa kegiatan rutin untuk mengisi kegiatan formal Kecamatan, belum menjadi bagian dari kegiatan Komite, Struktur Birokrasi dalam program kerja ke depan Birokrasi masih sebagai hambatan kompleks karena rotasi birokrasi merupakan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang setiap tahun mengalami pergantian struktur sehingga berpengaruh pada kerja komite. Kata-kata Kunci : Implementasi, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Actions (login required)

View Item