Search for collections on STPMD APMD Repository

PENOLAKAN MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

IVAN, INDRIAN (2021) PENOLAKAN MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN. [Experiment]

[img] Text
IVAN INDRIAN_16520203.pdf

Download (2MB)

Abstract

Penolakan masyarakat Sipil terhadap Perubahan status Desa menjadi Kelurahan karena tidak sesuai dengan mekanismenya. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Undangundang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka dari itu rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu; Mengapa terjadi penolakan masyarakat sipil terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Desa Condongcatur Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun objek dalam penelitian ini Penolakan masyarakat Sipil terhadap Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sedangkan Subyek Penelitian Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Ketua BPD, Wakil BPD dan warga masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada sumber yang mengetahui atau yang berhubungan dengan penelitian ini. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, dukumen, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display dan Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil penelitian Penolakan terhadap Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tidak terlaksana karena mendapatkan penolakan dari Pemerintah Desa dan adanya Undang-undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan juga menjadi kendala tidak terlaksananya Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Item Type: Experiment
Additional Information: 16520203
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Mr okie fajaruddin
Date Deposited: 15 Apr 2021 03:42
Last Modified: 15 Apr 2021 03:42
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1487

Actions (login required)

View Item View Item