Ivan, Sulivan (2021) ANALISIS FUNGSI KOMISI INFORMASI DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK. [Experiment] (Submitted)

Text IVAN SULIVA 14520109.pdf Download (1MB)

Abstract

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang menjalankan amanat UU No.14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaanya menetapakan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaiakan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ajudikasi non litigasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi Komisi Informasi dalam menjamin hak Masyarakat atas informasi publik. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori J.J Rousses yaitu toeri kedaulatan Rakyat/yang disebut kehendak umum dan melalui pendekatan instrumen hukum Nasional dan Hukum Internasional yang mengatur soal hak atas informasi sebagai Hak Asasi Manusia ( HAM ) sebagaiaman yang tertuang dalam UUD pasal 28 F dan Resolusi PBB pasal (1). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penetial Deskriptif Kualitatif yang pengorganisasian data melalui pendekatan sistem internal dan eksternal di Lembaga Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah pegawai Komisi Informasi sebanyak 12 anggota ,yang terdiri dari Ketua,Wakil Ketua,Sekretaris dan jajaran di bawah yang terdiri dari beberapa bidang yaitu : Bidang Advokasi,sosialisi dan Edukasi ( ASE ) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi ( PSI ) dan Kelembagaan. Sementara 6 di antaranya adalah Pegawai pengampu dan Panitera yang ketugasannya menyimpan dokumen dan alat-alat bukti dalam putusan perkaran sengketa informasi. Setelah di lakukan penelitian dapat di simpulkan, bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalan fungsinya sudah cukup berjalan efektif walaupun terdapat beberapa kendala yang sangat urjen. hal ini di karnakan kurangnya sumberdaya manusia baik di internal komisi informasi maupun di badan-badan publik dalam memahami UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Iinformasi Publik, kurangnya dorongan anggaran dan dukungan sarana prasarana dari pemerintah DIY dan lemahnya beberapa peraturan seperti Peraturan Komisi Informasi Pusat ( PERKI ) No.1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi dan penyelesain sengketa informasi publik. Dari masalah tersebut berdampak pada peran dan fungsi yang di jalankan oleh Komisi Informasi tidak berjalan efektif. Adapun saran yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah Komisi Informasi Daerah Yogyakarta,mesti membangun 1 pemahaman bersama tentang pentingnya keterbukaan informasi publik kepada seluruh badan - badan publik dan Masyarakat yang ada di wilayah Profinsi DIY. Sehingga dalam upaya mensosialisaskan,mengkoordinasikan dan menyebarluaskan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik. dapat di wujudkan sesui amanat UU No.14 Tahun 2008. Upuya-upaya tersebut mesti di perkuat terlebih dahulu tentang kedudukan Komisi Informasi melalui Peraturan Daerah ( PERDA ),dan mengenai status informasi yang di kecualikan/atau yang peneliti pahami sebagai peraturan pelengkap nilai yuridis belaka. Sebab keberadaan status informasi yang di kecualikan masih sangat ambigu di mata badan-badan publik,termasuk Komisi Informasi Informasi DIY. Akibatnya berdampak pada masyarakat sebagai pengguna informasi yang cendrung mendapatkan klaim dari badan-badan publik,bahwa informasi yang di minta berstuskan informasi rahasia negara/dengan dalil informasi yang di kecualikan.Maka di pandang perlu di buatkan suatu regulasi baru dan atau pembaharuan kembali Lembaga tersebut ( Revormasi Birokrasi ).

Actions (login required)

View Item