RICHAR, ITANG (2021) KONTESTASI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN EKOWISATA PINUS PENGGER. [Experiment] (Submitted)

Text Richar Itang 14520183.pdf Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Kontestasi Pengelolaan Hutan Lindung Dalam Konteks Pengembangan Ekowisata Pinus Pengger di Desa Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan oleh Pemerintah Supra Desa. Metode penilitian yang digunakan adalah Metode penilitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus serta kerangka konseptual sebagai batasan dan acuan penilitian, dalam penilitian ini peniliti membungkusnya dengan pendekatan teori “Common Pool Resources” (CPR) dan Kelembagaan dalam pengelolaan ekowisata di kawasan hutan lindung sebagai sumberdaya bersama, Hasil penilitian ini menjelaskan pengelolaan ekowisata pinus pengger dikawasan hutan lindung, oleh pemerintah Provinsi melalui KPH sebagai Lembaga UPTD melalui Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Pergub No 84 tahun 2008 dan Pergub No 86 tahun 2008 kemudian diperbaharui menjadi Pergub No 5 Tahun 2018 tentang Kerja sama Pemanfatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja sama dan Perizinan Pemanfatan Taman Hutan Raya. yang secara resmi telah dikerja samakan dengan koperasi Noto Wono sebagai Lembaga yang diberikan tugas untuk mengantarkan setiap stakeholder, komunitas masyarakat, pengusaha untuk bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY untuk mengelola wisata dirung pemanfaatan hutan lindung, salah satunya pinus pengger yang dikelola oleh Pokdarwis. Kebijakan tersebut justru menimbulkan konflik yang bersifat fertikal dan horizontal, sumber konflik yang pertama adalah Kebijakan kerja sama melalui Pergub No 5 tahun 2018 yang dijadikan sebagai alat “kuasa” sehingga membatasi akses dan mengeksklusif masyarakat dan institusi pemerintah desa. Sumber konflik yang kedua adalah kebijakan pengelolaan ekowisata yang berbasis kelompok atau komunitas masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat secara keseluruhan melainkan hanya menguntungkan sebagain kecil masyarakat.

Actions (login required)

View Item