MAEMUNAH, MAEMUNAH (2021) KINERJA BAWASLU DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020. [Experiment]

Text MAEMUNAH_17520098.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sleman masih ditemui adanya pelanggaran yang terjadi yaitu Pelanggaran admnisitrasi dan kode etik. pelanggaran admnisitrasi yang ditemui adalah, pemasangan spanduk atau alat peraga kampanye, adanya kegiatan kampanye tanpa mengatong ijin dari pihak kepolisian, adanya kerumunan masa pendukung pada saat pengundian nomor urut.Sedangkan pelanggaran kode etik, seperti KPU yang mengupload salah satu visi misi paslon tanpa mencatumkan visi misi paslon lain, adanya ASN yang n adanya kepala desa tridadi yang menghadiri debat paslon sekaligus mendukung wakil nomor utut 3. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kinerja Bawaslu Sleman Dalam Pengawasan Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah? .Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa;Pertama efesiensi pengawasan penyelenggaran pilkada, yang dapat dilihat dari: (1) pengawasan terhadap pencalonan dan proses penetapan calon bupati dan wakil bupati, sudah bisa dibilang maksimal hal ini bisa dilihat dari cara bawaslu mengawasi secara ketat dan teliti yaitu dimana pihak bawaslu membangun komunikasi dan kordinasi dengan pasangan calon, tim kampanye, dan partai politik agar taat terhadap atauran. (2) pengawasan dalam pelaksanaan kampanye dan sosialisasi pemilu oleh bawaslu sleman bisa dibilang kurang maksimal, karena hal ini dapat dilihat dari pihak bawaslu sendiri masih merasa gagal dalam menemukan praktek money politik, Sehingga temuan politik uang selalu saja kandas. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih takut untuk mengadu atau memberikan informasi kepada pihak bawaslu. Kedua, efektivitas pengawasan pilkada bisa dilihat dari: (1) pengawasan terhadap pengadaan logistik pilkada dan pendistrubusinya oleh bawaslu sleman sudah maksimal karena hal ini dilihat dari bawaslu sleman menggelar rapat kordinasi dengan panwaslu, komisi pemilihan umum (KPU) seleman dan unsur kepolisian untuk bekerja sama dalam mengamankan logistik pilkada. Ketiga responsivitas terhadap pelanggaran pilkada yang dapat dilihat dari : (1) respon bawaslu terhadap kasus KPU yang mengupload salah satu visi misi paslon sudah bisa dibilang maksimal hal ini dibuktikan dengan Bawaslu secara cepat langsung melakukan penelusaran dan sekaligus memanggil pihak-pihak KPU untuk memberikan penjelasan ataupun keterangan terkait dengan laporan dari masyarkat pemilu

Actions (login required)

View Item