SUKARNO, AGUSTINUS (2021) GOVERNING PEMERINTAH DESA. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text AGUSTINUS SUKARNO_17520252.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

INTISARI Penelitian ini berjudul Governing Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan yang melatarbelakangai penelitian ini adalah, Kedudukan BUM Desa Desa Wisata yang tidak mefasilitasi kepentingang semua warga desa Bleberan. Kedua, Kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata mengakses lapak penjualan di sekitar objek wisata Air Terjun Srigethuk lebih memproritaskan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. Ketiga, Implikasi lain dari kedudukan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata, berujung pada pengelolaan pendapatan yang dikelola oleh pengelola BUM Desa Wisata tidak efektif dan efisien. Karena itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah “Bagimana Kedudukan, Kebijakan dan Pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, serta teknik analisi data secara kualitatif berpedoamaan pada pengumpulan data. Obyek penelitiannya adalah Governing Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pemilihan subyek penelitian adalah Tenknik purposive dengan meminta informan sebanyak 12 orang, dipilih dan dianggap tahu prosoalan yang diangkat oleh peneliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Kedudukan BUM Desa Desa Wisata Bleberan hanya menguntungkan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II dimana lokasi wisata itu berada. Hal ini terlihat dari komposisi pengurus dan karyawan yang berkerja di BUM Desa Wisata hanya warga dari Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. Kedua, Kebijakan dan program-program pemerintah desa melalui BUM Desa Wisata dalam mengakses lapak penjualan di seputaran kawasan wisata dan bisnis home stay justru melahirkan struktur ekonomi yang timpang. Hanya dinikmati oleh pedagang kelas menengah sosial ke atas yang pada saat bersamaan mengeklusif pedangan kelas mengah sosial ke bawah dalam mengakses kesejahteraan dari keberadaan BUM Desa Wisata. Ketiga, Pengelolaan pendapatan BUM Desa Wisata hanya menguntungkan para pengelola dan pegawai BUM Desa Wisata yang mana hasil pendapatan BUM Desa Wisata lebih banyak mengeluarkan biaya untuk gaji pegawai dan biaya oprasional ketimbang masuk ke BUM Desa Wisata. Sementara program lain seperti pemberdayaan dan pelatihan kepada pelaku usaha di Serigethuk belum dilaksanakan serta infrastruktur ke objek wisata belum diperbaiki. Serta kuatnya otonomi BUM Desa Wisata yang sulit untuk dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah desa dan BUM Desa.

Actions (login required)

View Item