Search for collections on STPMD APMD Repository

GOVERNMENT DALAM PROSES PEMILIHAN LURAH E-VOTING KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON TURI KALURAHAN WONOKERTO

Mandapu, Irvon Irawan Tara (2022) GOVERNMENT DALAM PROSES PEMILIHAN LURAH E-VOTING KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON TURI KALURAHAN WONOKERTO. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

[img]
Preview
Text
IRVON IRAWAN TARA MANDAPU_17520148.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Kabupaten Sleman menerapkan sistem electronic voting dalam pemilihan Kepala Desa dengan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Kalurahan Wonokerto ada beberapa masalah yang terjadi mulai dari proses pemilihan, pelaksana pemungutan suara, sarana dan prasara yang tidak memadai, sampai pada partisipasi dan tanggapan masyrakat yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yakni luber-jurdil. Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Dalam hal tersebut peniliti ingin mengetahui Demokrasi pemilihan lurah e-voting. penilitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan studi kasus yang terjadi di Kalurahan Wonokerto dalam pemilihan lurah e-voting. dalam penelitian ini ada pun sumber data yaitu : 1) data primer yang menjadi informan penilitian dari nara sumber yang berjumlah 11 orang. 2) Data Sekunder diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen penunjang yang berkaitan dengan aspek-aspek Administratif Kalurahan Wonokerto dan, lain-lainnya yang mendukung penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pemilihan Lurah evoting di Kalurahan Wonokerto, Kabupaten Sleman telah dilakukan dari peroses pelaksanaan sampai dengan hasil pemungutan suara dengan e-voting. Namun proses Demokrasi pemilihan Lurah e-voting tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat karena kurangnya transparansi dalam proses pilurah e-voting, pelaksana pilurah merupakan pemerintah lurah bukan BPD, serta sarana dan prasaran yang kurang memadai dalam pilurah tersebut, selanjutnya untuk partisipasi dan tanggapan masyarakat dalam pilurah e-voting kurang maksimal karena banyak masyarakat belum paham terkait pilurah e-voting dan menyebabkan banyak masyarakat tidak puas dengan hasil pilurah e-voting.

Item Type: Skripsi dan Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General)
Divisions: Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: siska siska widayanti
Date Deposited: 25 Apr 2022 02:14
Last Modified: 25 Apr 2022 02:14
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1764

Actions (login required)

View Item View Item