Bowo, Kristoporus (2022) Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Dan Kinerja Hasil Rekrutmen. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text KRISTOPORUS BOWO 18520104.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Idealnya dalam proses rekrutmen Perangkat desa harus dilakukan dalam bentuk seleksi terbuka seperti yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Namun didesa Teluk Sindur enggan terjadi adanya seleksi terbuka, tetapi rekrutmen perangkat desa dipilih secara lansung oleh Kepala Desa. Dengan demikian penyusunan rumusan masalah “Bagaimana Pelaksanaan Rekutmen Perangkat Desa Di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu?”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan rekrutmen Perangkat Desa dilaksanakan di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu. Ada tiga teknik dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara,dan dokumentasi. Serta menulis data-data dengan langkah-langkah pengumpulan dan penarikan kesimpulan. Berdsarkan Hasil penelitian pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa Teluk Sindur, Kecamtan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, berjalan tertutup, artinya rekrutmen dilakukan secara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melalui proses seleksi. Kepala desa merasa memilik hak prerogratif ntuk memilih perangkat desa yang dia inginkan. Perangkat desa yang dipilih memang semuanya memenuhi syarat dan menyesuai aturan yang ada, tetapi secara proses pemerintah desa melakukan penyimpangan dalam melakukan proses rekrutmen perangkat desa, karena tidak melaksanakan seleksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. No 2 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selanjut nya perangkat desa yang sudah dipilih ini dilihat kinerjanya berdasarkan penilai dari masyarakat. Dilihat dari kinerja organisasi masyarakat menilai pemerintah desa mampu menjalan program-program desa dengan baik, dilihat dari kinerja proses pemerintah desa bersifat transfaransi, dan perangkat desa mampu mengkomunikasi dengan baik setiap penjelasan kepada masyarakat sehinga meminimalisir terjadinya konflik, namun masih ada perangkat desa yeng belum bisa menggunakan komputer degan baik, tidak semua mengerti tata administrasi, dan ada perangkat desa dengan tingkat kehadiran rendah sehingga hal ini menghambat pelayanan di desa. Kemudian dilihat dari kinerja masih banyak perangkat desa yang mementingkan sifat kekeluargaan dalam memperoleh bantuan didesa tanpa memilih penerima bantuan berdasarkan data yang akurat, sehingga hal ini sering menimbulkan konflik di masyarakat.

Actions (login required)

View Item