Platin, Yulius Katan (2022) Otoritas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text YULIUS KATAN PLATIN_18520234.pdf Download (30MB) | Preview

Abstract

Pemerintah kalurahan Condongcatur memiliki otoritas berdasarkan PerGub No.34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa selain itu. Dalam proses pengelolaan tanah kas desa pemerintah Kalurhan Condongcatur membuat peraturan kalurahan (PERKAL) tentang pemanfaatan tanah kas desa. Kalurahan Condongcatur memiliki tanah kas desa seluas 50,9171 Ha/ 509.171 m2, tanah kas desa yang dimiliki oleh kalurahan dikelola sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat sosial, sipil, dan investor dengan cara disewakan, akan tetapi di tanah kas desa kalurahan Condongcatur yang terdiri dari 18 pedukuhan mengalami permasalahan dalam penyewaan, seperti Kerjasama tanpa pengetahuan pemerintah kalurahan, mangkraknya penggunaan tanah kas desa, dan pembebasan sewa untuk bangunan yang berdiri diatas tanah kas desa. Dengan dengan demikian Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Otoritas Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman? Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu: Governability & otoritas pemerintah desa Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian tentang Otoritas Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu: otoritas yang dimiliki pemerintah kalurahan didapatkan dari pemerintah daerah/kasultanan DI Yogyakarta, otoritas yang dimiliki digunakan untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan tanah kas desa, akan tetapi peraturan yang dibuat tidak berjalan merata, karena masih ada bangunan yang berdiri diatas tanah desa tidak membayar sewa dan bangunan yang mangkrak. Dan dalam pengelolaan tanah kas desa terdapat faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa, adapun faktor yang mendukung yaitu berhubungan dengan peraturan yang telah dibuat dimana setiap hal yang berhubungan dengan pengelolaan tanah kas desa mengacu pada peraturan tersebut, sedangkan yang menjadi faktor hambatan yaitu berasal dari tidak konsistennya pemerintah menjalankan peraturan yang telah ditetapkan

Actions (login required)

View Item