Ngara, Umbu Aden Bidi (2022) Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Petani Miskin Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text UMBU ADEN BIDI NGARA 15520154.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Desa Wonokerto memiliki aset desa berupa Tanah Kas Desa untuk dikelola agar menjadi pendapatan asli desa. Di Desa Wonokerto ini perlu mendapat perhatian dan keterlibatan pemerintah dalam hal membuat kebijakan pengelolaan tanah kas desa yang belum dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan cara menyewakanya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya “Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Petani Miskin Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan masalah, terutama kebijakan pemerintah desa. Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa subyek penelitian yaitu Pemerintah Desa, Ketua BPD, Masyarakat Informan berjumlah yaitu pemerintah desa masyarakat BPD, pelaku penyewa Tanah Kas Desa, informan sejumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Hasil penelitian ini yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga masyarakat selalu berperan penting dalam kebijakan penegelolaan tanah kas desa. Kebijakan Pengelolaan tanah kas desa selalu berjalan lancar dan tertib karena dari awal sudah ada pendataan dalam pengunaan tanah kas desa untuk kepentingan masyarakat. Dari warga ada perwakilan untuk ikut sertakan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan tanah kas desa karena semua tanah kas desa yang ada di Kalurahan Wonokerto dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa warga ditunjuk oleh pemerintah desa untuk bekerja sama membuat kebijakan pengelolaan tanah kas desa, warga masyarakat yang mewakili disebut BPD. BPD akan selalu membatu dalam pengambilan kebijkan pengelolaan Tanah Kas Desa semua terikat oleh Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 dan perjanjian sewa yang telah disepakati dari awal. Adapun tanah kas desa yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan melalui disewakan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha masyarakat di bidang pertanian dan perikanan. Usaha ini akan sangat membantu warga dalam meningkatkan ekonomi.

Actions (login required)

View Item