Search for collections on STPMD APMD Repository

SINERGITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BASUKI, HIBNU (2022) SINERGITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

[img]
Preview
Text
Hibnu Basuki_19610010.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Kemerdekaan Indonesia bertujuan menyejahterakan rakyat yang selanjutnya menjadi amanat pembangunan bagi siapapun pemimpin bangsa. Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development) adalah sebuah konsep yang menekankan insiatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan negara (pemerintah) wajib hadir dalam setiap langkah pembangunan. Hal ini memerlukan bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance yang pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Selanjutnya reformasi birokrasi dapat dicapai dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tentunya hal ini bisa dicapai oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya temasuk membangun sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan. Dalam hal pembangunan daerah, sinergitas yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bersama lembaga sosial keagamaan menjadi salah satu modal keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan elemen masyarakat bidang sosial keagamaan seperti dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta. Permasalahan sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS ditinjau berdasarkan empat aspek sinergitas yaitu; persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan. Sedangkan permasalahan faktor pendukung sekaligus penghambat utama dalam hal ini adalah tentang kekuatan hukum pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif diperkuat dengan teknik triangulasi. Fokus penelitian adalah sinergitas antara Pemkot Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya, kemudian merumuskan bagaimana sinergitas tersebut dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas tersebut. Dalam penelitian ini penulis menentukan subjek utama sebanyak 3 orang, yaitu 1. Pejabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat hingga akhir Tahun 2020; 2. Pejabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sejak awal Tahun 2021; dan 3. Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta periode 2021 – 2026. Selanjutnya setelah menentukan subyek utama tersebut, maka peneliti juga menentukan minimal 2 orang muzaki (Pemberi Zakat) dari unsur PNS Pemkot Yogyakarta, dan 1 orang mustahik (Penerima manfaat Zakat), diikuti narasumber lain yang penulis perlukan pendapatnya melalui teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara program Pemkot Yogyakarta dengan program BAZNAS Kota Yogyakarta (misalnya: Jogja Sejahtera, Jogja Peduli dll) diukur dari unsur persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan untuk saat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat, penulis menemukan fenomena munculnya wacana perumusan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian agar selanjutnya lebih optimal lagi dalam pengelolaan zakat, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan BAZNAS untuk lebih meningkatkan kualitas sinergitas antar kedua pihak, dan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membuka seluas-luasnya penjaringan aspirasi masyarakat tentang perlu tidaknya perumusan kebijakan hukum yang lebih luas cakupannya tentang pengelolaan zakat.

Item Type: Skripsi dan Thesis (Sarjana)
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Program Pendidikan Magister > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: siska siska widayanti
Date Deposited: 29 Apr 2022 01:56
Last Modified: 29 Apr 2022 01:56
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1824

Actions (login required)

View Item View Item