Search for collections on STPMD APMD Repository

AKUNTABILITAS BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Prasadana, Sandy Tirta (2022) AKUNTABILITAS BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

[img]
Preview
Text
SANDY TIRTA PRASADANA_NIM.19610075.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Akuntabilitas adalah sebuah konsep pertanggungjawaban yang berkembang dilingkungan swasta yang lambat laun berkembang ke ranah instansi pemerintah. Permasalahan utama yang dialami oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah semangat kerja Aparatur Sipil Negara menurun, khususnya mereka yang sudah mendekati masa purna/pensiun. Hal ini ditandai dengan pertama, titip tanda tangan kepada rekan sejawat. Kedua, tidak mampu menggunakan aplikasi microsoft word dan microsoft excel pada komputer. Aplikasi ini paling banyak digunakan dilingkungan Pemerintah Daerah. Ketiga, Aparatur Sipil Negara tidak mampu mengupload dokumen kepegawaian di portal Simpeg Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penulis ingin meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Permasalahan yang diteliti belum pernah dikupas oleh orang lain. Sifat penelitian ini terbuka, kreatif dan fleksibel pada semua sumber informasi dilapangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, akuntabilitas politik dilakukan melalui mekanisme sidang paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD DIY. Kedua, akuntabilitas publik dilaksanakan melalui media sosial dan website yang dikelola biro. Ketiga, akuntabilitas manajemen dilaksanakan berdasarkan perintah yang tertuang dalam visi, misi biro dan Pergub yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja. Keempat, akuntabilitas profesional dibiro belum berjalan maksimal. Dikarenakan ada sebagian kecil pegawai yang ditempatkan belum sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kelima, penandatangan pakta integritas merupakan bentuk akuntabilitas personal kepada pimpinan dan instansi. Keenam, faktor psikologis menjadi kendala utama dalam mewujudkan akuntabilitas.

Item Type: Skripsi dan Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Program Pendidikan Magister > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: siska siska widayanti
Date Deposited: 29 Apr 2022 02:03
Last Modified: 29 Apr 2022 02:03
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1826

Actions (login required)

View Item View Item