Stefanus CHRISSANCTUS, Da Cunha (2016) PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DESA (Suatu Penelitian di Desa Amol, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara). [Experiment]
|
Text
STEFANUS CHRISSIANCTUS DA CUNHA-11530064_B.pdf Download (640kB) | Preview |
Abstract
Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun belum semua masyarakat yang tahu dan paham dengan kondisi tersebut. Salah satunya di Desa Amol Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena mengenai peranan dari Kepala Desa maupun BPD harus dilakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang tersebut.Adapun penulis mengambil manfaat tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan peran Kepala Desa dan BPD dalam sosialisasi Undang-Undang Desa dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kepala Desa dan BPD dalam sosialisasi di Desa Amol. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, teknik wawancara, dokumentasi. Unit analisisnya adalah Kepala Desa dan unsur BPD Sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan, Kepala Desa berperan sebagai Leader Opinion dengan membentuk tim sosialisasi yang terdiri dari unsur BPD. Pada tahap pelaksanaan Kepala desa sebagai komunikator yang menggunakan komunikasi kelompok dalam sosialisasi, dalam hal ini masyarakat sebagai komunikan. Adapun hambatan yang dialami dalam sosialisasi yaitu partisipasi masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang minim sehingga mengakibatkan masyarakat memiliki perbedaan dalam pola berfikir dan proses penerimaan pesan mempengaruhi jalannya sosialisasi. Kata Kunci : Peran, Sosialisasi, Undang-Undang Desa
Item Type: | Experiment |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
Divisions: | Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Users 11 not found. |
Date Deposited: | 05 Mar 2018 06:56 |
Last Modified: | 05 Mar 2018 06:56 |
URI: | http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/188 |
Actions (login required)
View Item |