Hendriques, Patrisius Alendra (2022) Upayah Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Lembaga Karang Taruna Desa Kerten Kecamatan Gatiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 17520087 Patrisius A. Hendriques_ok.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hadirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, Desa menempati posisi sentral dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 terdapat 4 kewenangan dalam proses pembangunan desa. Keempat kewenangan tersebut yang menjadi sorotan peneliti adalah tentang pembinaan masyarakat Desa. Ada berbagai macam bentuk kelompok pembinaan, yang menjadi fokus peneliti adalah tentang pembinaan kelompok karang taruna. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya-upaya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Pembinaan Karang Taruna dan hambatan-hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembinaan karang taruna di Desa Kerten Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dari 5 informan diantaranya pemerintah desa, pihak karang taruna dan juga masyarakat, khususnya orang-orang muda. Teknikan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah desa dalam melaksanakan program pembinaan Lembaga karang taruna di Desa Kerten, adalah; (a) Pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar delapan juta rupiah untuk pendanaan operasional karang taruna; (b) Pemerintah desa memfasilitasi kegiatan pemuda karang taruna dengan melibatkan pemuda karang taruna dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti kegiatan vaksinasi, kegiatan penjagaan posko covid-19, dan kegiatan 17 agustus, serta kegiatan keagamaan. Adapun kendala terhadap upaya yang dilakukan pemerintah desa Kerten dalam melaksanakan program pembinaan Lembaga karang taruna adalah sebagai berikut; (a) dana yang dialokasikan pemerintah desa tidak mencukupi bagi kegiatan operasional; (b) Lembaga karang taruna tidak memiliki fasilitas yang memadai (c) kaderisasi pemuda desa tidak berjalan dengan baik

Actions (login required)

View Item