Wulandari, Putri Ayu (2022) Kapasitas Pemerintah Kota Balikpapan Mengatasi Masalah Krisis Air Bersih. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520032_ PUTRI AYU WULANDARI-ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Air merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Pada suatu kota, air akan mempengaruhi berbagai aspek yang meliputi kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial dan peningkatan kehidupan kota itu sendiri. Masyarakat Kota Balikpapan juga termasuk tanggungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Tetapi masih ada masyarakat yang belum tersedia air bersih di rumahnya. Perwujudan pengolah air yang baik pastinya akan diwujudkan sebelum krisis terjadi dan semakin parah. Dari masalah yang ada diatas, peneliti ingin meneliti bagaimana kapasitas pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi krisis air bersih. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kajiannya adalah deskriptif kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan metode pengumpulan datanya yaitu data Primer melalui observasi, diskusi mendalam dan wawancara serta data Sekunder melalui dokumentasi tertulis, studi pustaka, jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data Primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dilihat bahwa kapasitas pemerintah dalam hal ini Pemkot Balikpapan dalam menghadapi masalah krisis air bersih di Kota Balikpapan cukup tepat dan memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan antusias masyarakat Kota Balikpapan yang melaksanakan program-program tersebut. Beberapa kapasitas pemerintah (governabilitas) dalam menghadapi masalah krisis air bersih di Kota Balikpapan yaitu kapasitas teknokratik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan adalah: membuat desalinasi air laut menjadi air tawar, membangun embung aji raden dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku-Semoi. Kemudian dalam kaitannya dengan kapasitas teknokratik maka salah satu bentuk kapasitas pemerintah daerah yang digunakan adalah kapasitas regulasi (mengatur) dalam mengatasi masalah krisis air bersih di Kota Balikpapan yaitu tertuang dalam Peraturan Walikota Balikpapan No 19 Tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 serta Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Untuk merealisasikan program tersebut maka pemerintah daerah memiliki kapasitas politik, bentuk yang digunakan antara lain kapasitas responsif dan kerjasama. Disini yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan yaitu melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan serta pemerintah daerah Kota Balikpapan juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Untuk hambatan dalam implementasi governabilitas pemerintah ini adalah mulai dari aspek waktu yang saat ini masih menjadi sumber utama dalam menyelesaikan program desalinasi. Selain itu, aspek administrasi pembebasan lahan embung yang menyulitkan untuk dapat dioperasikan.

Actions (login required)

View Item