Lula.H, Veronika (2022) Representasi Badan Permusayawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Runjani Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520086_VERONIKA LULA. H_ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi representasi. Keberadaannya sebagai lembaga representasi lokal memiliki peranan penting dalam menciptakan demokratisasi desa. Representasi itu terwujud dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap komponen yang ada di desa. Namun, BPD di Desa Runjai Jaya belum mampu menampilkan diri sebagai institusi perwakilan masyarakat. BPD belum mengakar pada rakyat yang mereka wakili. Berdasarkan hal itu, maka penulis merumuskan sebuah masalah yaitu bagaimana representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah representasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Subjek penelitian ini berjumlah 12 orang yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Ketua Karang Taruna, Ketua LPM, Ketua LINMAS serta Tokoh Masyarakat. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan metode purposive. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, BPD belum mampu menjadi institusi perwakilan masyarakat Desa Runjai Jaya. BPD tidak mengakar kepada masyarakat yang diwakilinya. Hal ini ditandai oleh sikap pasif sebagian anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Implikasinya, masyarakat distrust (tidak percaya) kepada institusi demokrasi ini. Kedua, BPD tidak mempunyai upaya yang signifikan dalam memperjuangkan demokratisasi desa. Hal ini terjadi karena BPD tidak mempunyai kapasitas politik dan kapasitas teknis manajerial yang memadai. Ketiga, relasi yang terbentuk antara Pemerintah Desa Runjai Jaya dengan BPD sebetulnya bersifat ambigu. Pada momen tertentu, Pemerintah Desa Runjai Jaya menempatkan BPD sebagai mitra kerja. Mereka menjalin hubungan yang harmonis dengan melakukan konsultasi satu sama lain. Sementara, pada momen yang lain terutama ketika BPD melakukan pengawasan dan meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, relasi yang terbentuk justru mengarah pada relasi konfliktual. Pemerintah Desa Runjai Jaya menganggap BPD sebagai “musuh” karena melakukan intervensi terhadap fungsi Pemerintah Desa.

Actions (login required)

View Item