ANGGELINA, RISKA (2022) Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text 18520018 RISKA ANGGELINA ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam mengurus wilayahnya, salah satunya yaitu dalam memperhatikan dan melayani kepentingan masyarakat desa. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan governabilitas atau kapasitas dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan UMKM yang ada di Kalurahan Wonokerto melalui penyelenggaraan program pengembangan untuk pelaku UMKM. Pengembangan UMKM dilakukan dalam rangka untuk memberdayakan atau membawa suatu perubahan terhadap level usaha ke arah yang lebih baik melalui peningkatan perluasan usaha, kualitas produksi, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu, governabilitas pemerintah Kalurahan Wonokerto menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM untuk terus tetap bertahan dan berkembang dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Wonokerto belum maksimal? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Obyek dalam penelitian ini adalah terkait kapasitas pemerintah Kalurahan Wonokerto. Sedangkan, subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto, Pengurus UMKM dan Pelaku UMKM. Pada penelitian ini jumlah informan yaitu terdiri dari 6 orang. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa governabilitas pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan, pelatihan yang disediakan kurang variatif sesuai dengan kebutuhan UMKM, alat yang digunakan untuk menunjang proses produksi masih terbatas, belum adanya upaya dari pemerintah kalurahan untuk membantu mengatasi keterbatasan modal, serta pelaku UMKM yang kurang mengembangan potensi diri. Sementara itu, hambatan pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM yaitu dikarenakan lemahnya pemasaran, banyaknya produk yang dihasilkan tidak diimbangi dengan kemampuan dalam memperluas akses pasar, sehingga lemahnya akses pasar ini berdampak pada sempitnya peluang pasar bagi UMKM.

Actions (login required)

View Item