Asna, Septiani (2022) Pelaksanaan Kewenangan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520138_SEPTIANI ASNA_ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting di dalam pemajuan kebudayaan, selain itu masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk mengelola dengan baik agar dapat terus berkembang di kalangan masyarakat. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, masyarakat masih kurang perduli terhadap hal tersebut, sehingga pemerintah harus lebih tambah peka terhadap hal tersebut dan dengan itu pemerintah menjalankan kewenangan yang dibuat. Pelaksanaan kewenangan kebudayaan dapat kita lihat dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas sehingga di dalamnya masyarakat juga berperan penuh, masyarakat lainnya juga dapat saling belajar mengenai kebudayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa pemerintah Kabupaten Sintang harus mewujudkan kewenangan kebudayaan dalam konteks desentralisasi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Kewenangan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sintang. Subjek penelitian ini berjumlah enam orang yang meliputi kepala bidang kebudayaan, seksi kesenian, seksi sejarah dan tradisi, satu komunitas sanggar seni, dan masyarakat. Teknik purposive untuk menentukan informan di dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga hal yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dalam penyelenggaraan kewenangan budaya, desentralisasi kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri, seperti pendidikan, agama, dan lainnya. Karenanya pemerintah daerah harus menjadikan desentralisasi kebudayaan sebagai modal awal bagi upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang berorientasi untuk kepentingan daerah. Kewenangan yang diberikan pemerintah sangat berpengaruh di dalam pemajuan kebudayaan sehingga dalam proses penyelenggaraannya banyak masyarakat yang mengerti akan pentingnya untuk kita melestarikan dan terus mengembangkan kebudayaan asli daerah kita. Saat ini sudah banyak sanggar-sanggar seni atas ijin kepada pemerintah yang mengembangkan karyanya baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai keluar negeri, sehingga dengan ini kebudayaan dapat terus kita junjung tinggi.

Actions (login required)

View Item