RASYID, MUHAMMAD FAIS HAKIM (2022) Pembentukan Politik Birokratik Dalam Pemerintahan Daerah (Studi Relasi DPRD-Birokrasi di Kota Yogyakarta). Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520121 MUHAMMAD FAIS HAKIM RASYID ok.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas pembentukan politik-birokratik dalam pemerintahan daerah dilihat dari relasi DPRD dengan Birokrasi di Kota Yogyakarta. Fenomena politisasi birokrasi di daerah hanyalah sebagian kecil dari kajian birokrasi. Cara pandang yang digunakan ialah patrimonialisme, sehingga politisasi birokrasi menjadi ciri khasnya. Dalam patrimonialisme, birokrasi dijadikan alat penguasa, bukan alat pemerintah. Kepala pemerintahan bukan sebagai pemerintah, melainkan penguasa. Penguasa yang dijadikan perhatian. Padahal, yang paling besar dari studi birokrasi adalah politikbirokratik. Institusi birokrasi adalah negara yang nyata (the real state). Namun, bukan the real state yang dikendalikan pemerintah, justru birokrasi yang menjadi pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk melacak dan memahami pembentukan politik-birokratik dalam pemerintahan daerah. Peneliti menggunakan metode konstruktiffenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Menggunakan perspektif Govermentality, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ternyata di era reformasi praktek politik-birokratik tetap bertahan dan berubah bentuk menjalar ke seluruh ruang. Ada beberapa karakteristik praktek politik-birokratik yang terjadi di kota Yogyakarta. Pertama, politik-birokratik terbentuk melalui relasi kuasa yang terbangun antara politisi (DPRD dan Pemerintah) dengan Birokrasi (Bappeda dan Sekretariat DPRD). Yakni, teknokratis-kompromis, politis-teknokratis, dan politis-kompromis. Kedua, Birokrasi memiliki kuasa, yakni kuasa data, aturan, dan anggaran yang melekat ada pada tubuh birokrasi. Ketiga, institusi birokrasi lebih mendominasi dalam jalannya roda pemerintahan daerah. Keempat, birokrasi melakukan jebakan perencanaan terhadap pemerintah dan DPRD. Kelima, birokrasi mereduksi pemerintah, DPRD, dan demokrasi. Meskipun pemerintah dan DPRD masih mempunyai kekuataan politik, namun pengaruh administrasi-birokrasi yang terbangun masih terlalu kuat, sehingga nilai politik belum menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan daerah. Dari keseluruhan karakteristik politik-birokratik yang ditemukan, pemerintahan semi pemerintah adalah bentuk baru dari politik-birokratik di daerah. Repolitisasi pemerintahan menjadi rekomendasi untuk menjadikan politik sebagai kekuataan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Actions (login required)

View Item