KURNIAWAN, YOHANES FREDY (2022) Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata: Perspektif Governing (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520142 YOHANES FREDY KURNIAWAN ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada pengembangan desa wisata dan untuk melihat cara desa dalam mengelola aset dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara telah mengakui keberadaan desa sebagai desa mandiri. Dalam aturan ini, negara memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam UU Desa. Pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo dilakukan dengan dua model, yaitu: pengembangan wisata secara kelompok dan pengembangan wisata secara individu. Lantas, pertanyaannya adalah (a) Bagaimana konsep kebijakan Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam pengembangan desa wisata? dan (b) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut? Penelitian ini menggunakan perspektif Governing dengan metode kualitatif sebagai bentuk analisis data yang diperoleh. Subjek penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri dari Lurah, Dukuh, Pengurus Pokdarwis, Tim Pengelola Tempat Wisata, dan masyarakat Kalurahan Sriharjo. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yakni untuk mengetahui perbuatan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Sriharjo. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa: (1) awal pengembangan wisata di Kalurahan Sriharjo dilaksanakan secara kelompok dan individu masyarakat tanpa keterlibatan pemerintah kalurahan dan pihak luar. Hal ini dilakukan karena kekuatan modal sosial masyarakat (swadaya, gotong royong, dan lain sebagainya); (2) Pemerintah Kalurahan Sriharjo melalui kebijakannya (PerKal) memberikan pemakluman atas perbuatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kebijakan yang dibuat pemerintah pun mengambarkan bentuk ambivalensi Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam melihat usaha masyarakat dan mencoba untuk mengarahkan usaha wisata tersebut kedalam badan usaha bersama Kalurahan. Namun sejauh ini masyarakat masih memilih untuk kegiatan wisata secara mandiri; (3) konsekuensi logis dari praktik ini adalah pengembangan wisata di Kalurahan Sriharjo belum mampu meningkatkan PAKal. Hal ini terjadi karena pada dasarnya pengembangan tempat wisata belum menjadi bagian integral Badan Usaha Milik Kalurahan Sriharjo (BUM Kal).

Actions (login required)

View Item