Dhohirotul Hikmah, Alim (2022) PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text 19610060_ALIM DHOHIROTUL HIKMAH_.pdf Download (761kB) | Preview

Abstract

Permasalahan utama yang dialami Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penyederhanaan birokrasi adalah pertama, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan pejabat pengawas dengan persyaratan jabatan fungsional. Kedua, terbatasnya objek beban kerja yang berpengaruh pada pemenuhan angka kredit. Ketiga, belum tersedianya jabatan fungsional yang sesuai pada beberapa urusan. Keempat, mekanisme pemenuhan kekurangan take home pay. Kelima, ada beberapa jabatan fungsional yang belum ada pengaturan tunjangan jabatan dan job class, juknis atau tunjangan jabatan belum setara dengan tunjangan jabatan pengawas. Keenam, perubahan kultur struktural ke fungsional dalam pelaksanaan kegiatan. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini lebih mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data yang bersifat statistik. Obyek penelitian dalam riset ini adalah penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive yaitu suatu teknik memilih informan dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Keabsahan data dicek kembali melalui perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan narasumber, transferability yaitu transfer informasi dari informan kepada peneliti, dependability/hasil penelitian tergantung data yang diperoleh dilapangan dan confirmability/ cek ulang data primer dan sekunder kepada informan dan institusi yang mengeluarkan data. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, ada lima kriteria jabatan yang disederhanakan dan empat kriteria jabatan yang dipertahankan. Kedua, mekanisme pengajuan usulan penyederhanaan birokrasi di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Gubernur mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi kepada Menteri Dalam Negeri dan mekanisme pengajuan ditingkat kab/kota yaitu bupati/walikota mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Ketiga, perangkat daerah yang mengalami penyederhanaan birokrasi tahap pertama berjumlah delapan belas unit serta tahap kedua berjumlah enam unit. Keempat, adaptasi Aparatur Sipil Negara menjadi kendala utama dalam proses penyederhanaan birokrasi.

Actions (login required)

View Item