Agusto, Rio (2022) Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas (Studi Pada Daerah Kota Putussibau). Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 19520187_RIO AGUSTA_ok.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Kebijakan Nasional menjelaskan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional pengelolaan sumber daya air. Bahwa berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber daya air adalah konflik dalam penggunaan air, keterbatasan peran masyarakat, dunia usaha, tumpang tindihnya peran lembaga pengelola sumber daya air, keterbatasan data dan informasi sumber daya air yang benar dan akurat. Kebijakan lokal dari Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan sumber daya air untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2007-2027. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penetapan Kebijakan yang dimana untuk menjaga kebersihan lingkungan baik di darat maupun di sungai, sebagai rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dan pengendalian pencemaran air sungai Kapuas” ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik purposive untuk menentukan informan yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kota Putussibau dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Putussibau. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan dalam menganalisis data tersebut dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran air sungai Kapuas sudah terpenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Dimana dalam Peraturan Daerah ini menugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk pemantauan kualitas air sungai Kapuas. Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampa, Pemerintah Daerah menyatakan kebijakannya pada pasal 54 bagian (b), sanksi administratif yaitu : setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah, dan/atau bangkai binatang tidak pada tempat yang ke sungai/kali/kanal/waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, akan dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Actions (login required)

View Item