M. SERFAS, YULIUS (2023) SKRIPSI RELASI KEKUASAAN PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PEMBAHASAN APBKAL 2021. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text 18520098_YULIUS M. SERFAS.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Di kalurahan terdapat dua institusi yang mempunyai kuasa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yaitu Pemerintah Kalurahan dan BPKal.Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan kalurahan. Sementara itu, BPKal mempunyai fungsi representasi, kontrol, dan deliberasi. Dalam menjalankan tugasnya, kedua institusi ini sudah barang tentu saling berinteraksi atau berelasi satu sama lain termasuk dalam pembahasan dokumen publik APBKal. Relasi antara kedua institusi ini akan membentuk struktur kekuasaan tertentu di ranah kalurahan. Pembahasan APBKal di Kalurahan Pandowoharjo dilakukan melalui musyawarah kalurahan. Musyawarah Kalurahan pembahasan APBKal diselenggarakan oleh BPKal dan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana relasi kekuasaan antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal dalam pembahasan APBKal di Kalurahan Pandowoharjo? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Lurah, Carik, anggota BPKal, Ketua RW, Ketua PKK, Dukuh, dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo. Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembahasan APBKal di Kalurahan Pandowoharjo dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat padukuhan sampai ke tingkat kalurahan. Pembahasan APBKal di tingkat padukuhan dilakukan melalui Musyawarah Padukuhan (Musduk) yang diselenggarakan oleh Dukuh. Sedangkan pembahasan APBKal di tingkatkan kalurahan dilakuakan melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh BPKal. Kedua, dalam pembahasan APBKal, Pemerintah Kalurahan dan BPKal membentuk relasi kemitraan. Relasi kemitraan ini berbasis pada rasa saling percaya (mutual trust). Relasi kemitraan ini ditandai dengan koordinasi dan komunikasi intens yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut selama penyusunan hingga penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal menjadi peraturan kalurahan. Jadi, kedua institusi ini menempatkan dirinya pada posisi yang setara. Kata Kunci: Relasi Kuasa, Pemerintah Kalurahan, BPKal, APBKal.

Actions (login required)

View Item