RIANTO, THOMAS (2022) FUNGSI REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN CATURTUNGGAL. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text 18520270_THOMAS RIANTO.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

INTISARI Penelitian ini berangkat dari perubahan Badan Perwakilan Desa ke Badan Permusyawaratan Desa dalam mejalankan tugas dan fungsinya. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya telah mendorong terciptanya arus desentralisasi dan demokrasi lokal, walaupun masih membutuhkan banyak pembenahan. Dari isu strategis tersebut sangat berpengaruh pada demokrasi didesa dengan dihapuskannya Badan perwakilan desa ke Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga dihapuskannya fungsi kontrol ke pemerintahan desa dan bukan berarti BPD bawahan kepala desa, karena secara yuridis BPD merupakan mitra kerja dengan kepala desa untuk memajukan Kalurahan. Dari perubahan tersebut BPD sebagai lembaga representasi harus membuat sesuatu atau present again menghadirkan kembali suara masyarakat desa agar keinginan dan harapan memajukan desa tercapai dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah bersama pemerintah desa dan masyarakat. Lokasi penelitian di Kalurahan Caturtunggal, kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data mengunakan metode observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari temuan peneliti menyimpulkan bahwa Bamuskal di Kalurahan Caturtunggal menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga deliberatif menyatakan bahwa: 1)Bamuskal dalam menjalankan program mereka terkait dengan penjaringan aspirasi. Bamuskal melakukan penjaringan asprasi baik secara formal berjalan dengan secara normatif dan ada juga hal ini sesuai dengan crosscheck ke masyarakat yang dilakukan oleh peneliti. Hasilnya anggota bamuskal aktif diforum formal tetapi hal itu saja tidak cukup untuk bamuskal sebagai lembaga representasi; 2)Bamuskal dalam forum informal memiliki kendala dimana bamuskal kurang memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan bamuskal kurang aktif diforum informal tersebut. Forum formal saja tidak cukup, jadi perlu adanya double track yang dilakukan oleh Bamuskal untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, karena Bamuskal merupakan lembaga representasi dari masyarakat. Tetapi hal terpenting dari forum formal dan informal tersebut adalah anggota Bamuskal harus melakukan kinerja di setiap forum tersebut, tidak boleh juga hanya aktif diforum informal tetapi kurang maksimal diforum formal, hal yang perlu dan mendasar untuk dilakukan adalah kedua forum tersebut harus berimbang dalam pelaksanaannya guna memajukan desa sebaikbaiknya. Kata kunci : Badan Perwakilan Desa, Badan Permusyawaratan kalurahan, Pemerintahan Kalurahan, Masyarakat, Representasi formal dan informal.

Actions (login required)

View Item