Search for collections on STPMD APMD Repository

RELASI KUASA DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUKAANG KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

YULIANI, LUH PUTU TUTI (2023) RELASI KUASA DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUKAANG KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

[img]
Preview
Text
19520184_LUH PUTU TUTI YULIANI.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Bali mengenal dua istilah desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas merupakan desa yang menjalankan tugas negara berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan desa adat merupakan desa yang menjalankan tugas adat dan agama berdasarkan awig-awig desa setempat dan bernaung pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Dalam menjalankan tugasnya desa dinas dan desa adat memiliki elemen-elemen yang sama namun dengan nama berbeda, seperti pemerintah desa dinas dan desa adat, BPD dan Kerta Desa Adat, LKD dan Sabha desa adat dan sekaa-sekaa. Dalam menjalankan empat urusan pemerintahan desa dinas dan desa adat tentunya tidak terlepas dengan relasi kuasa yang terjadi. Meskipun kedua desa ini dikatakan sebagai organisasi yang dualitas, akan tetapi desa adat dan desa dinas ini belum mengetahui secara jelas wilayah kerja ataupun yang menjadi wilayah kewenangannya, ataupun wilayah kekuasaannya. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menjawab dengan melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara elemen-elemen desa dinas dan desa adat serta model governance apa yang terjadi dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan di Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendesa (kepala desa adat), BPD, kerta desa adat, perwakilan pengurus LKD ataupun organisasi adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pengambilan narasumber dilakukan dengan teknik purposive yaitu penentuan narasumber yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan teori dan hasil data yang diperoleh, hasil dari analisis penelitian ini adalah; 1) Relasi Kuasa Pemerintah desa dinas dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan, kuasa pemerintah desa terlebih lagi kepala desa bersifat dominan. BPD sebagai penyalur lidah masyarakat memiliki badan tetapi tidak memiliki taring yang tajam dan hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan kepala desa. Sehingga dari sisi empat urusan yaitu mengatur, mengurus, melayani dan melindungi berpaku pada perbuatan pemerintah desa saja tanpa melihat bagaimana dinamika dalam pelaksanaan tugas dari mitra-mitra pemerintah desa seperti BPD dan LKD. 2) Relasi Kuasa Pemerintah desa adat dengan kerta, sabha dan sekaa serta masyarakat desa dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan terbentuk sebagai sebuah kolaborasi, pemerintah desa adat memberikan ruang untuk lembaga-lembaga adat dalam menjalankan tugasnya secara penuh namun tetap berpedoman pada awig-awig. 3) Pada Desa model governance yang terbentuk adalah desentralistik, sedangkan pada Desa Adat model governance yang terjadi adalah centripetal. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan pengetahuan bahwa integrasi kuasa desa dinas dan desa adat terwujud, namun kekuasaannya bersifat simbolik.

Item Type: Skripsi dan Thesis (Sarjana)
Additional Information: NIM19520184
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Mr okie fajaruddin
Date Deposited: 24 May 2023 04:05
Last Modified: 24 May 2023 04:05
URI: http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/2083

Actions (login required)

View Item View Item