Selpianus, Adii (2017) Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa. [Experiment]

Preview

Text 506-IP-IV-2017-SELPIANUS ADII-10522314_B.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini mengangkat dengan judul “Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa.” Terkadang rekrutmen keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa tidak lahir dari masyarakat sehingga agregasi dan artikulasi kepentingan dari komunitas-komunitas masyarakat yang berada di wilayah pemilihan setempat seringkali tidak mewadahi secara maksimal dan menyeluruh. Kadangkala lembaga BPD sulit menempatkan pada posisi yang tepat dalam pengawasan pemerintah desa, karena dalam mekanisme perekrutan seorang wakil hanya diselenggarakan oleh sepihak pemerintah desa saja. Sedangkan tugas dan kewajiban mengemban amanah masyarakat tidak dijalankan secara maksimal, dan justru BPD kerapkalimenempatkan hanya sebagai pendukung semaunya pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan umum. Maka problematika kestabilan dalam prinsip check and balances antarapemerintah desa dan BPD dalam penentuan kebijakan tidak efektif dan sulit menyatukan karena satu pihak lebih menonjol, sedangkan pihak yang lain hanya mengikuti kemauan pihak yang lebih kuat. Dalam hal ini penulis menganggap lebih penting untuk melakukan mekanisme rekrutmen BPD secara demokratis dan transparan, karena seorang wakil akan mempertanggung jawabkan terhadap sebanyak-banyaknya kepentingan dari yang diwakili. Dari gambaran konseptual yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini yakni Mengapa representasi BPD rendah sehingga fungsi pengawasan yang dijalankannya tidak efektif? Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purposive. Dan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah BPD memaksimalkan dalam proses penentuan kebijakan secara formal, prosedural, dan simbolik dapat terakomodir dengan baik, sehingga nilai-nilai representasi substantif bisa dapat dan pengawasan terhadap Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Kemasyarakatan pada tahunan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan itu penulis menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi, dan juga narasumber terlebih dahulu sudah ditentukan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa, BPD, dan masyarakat umum. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian tentang representasi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa pada tahunan cukup mengalami suatu problema yang diletakkan pada aspek representasi BPD secara melembaga. Karena hasil penelitian menujukkan bahwa representasi formal dan prosedural dalam mengawal, merumuskan, dan menyepakati terhadap legislasi dan penganggaran cukup berimbang antara lembaga BPD dan pemerintah desa. Akan tetapi pada tahapan aspek representasi simbolik dan substantif tidak terjadi sehingga hubungan wakil dan diwakili dalam rangka menggali, menampung, dan menyalurkan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang diwakili tidak mencapai maksimal, karena diakibatkan oleh dua perbedaan persepsi antara wakil dan diwakili sehingga tidak sejalan dalam menyerap aspirasi dari bawah. Maka dengan itu, Badan Permusyawaratan Desa menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa tidak maksimal dan efektif.

Actions (login required)

View Item