ZULKIFLI, TAMRIN (2017) PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KEMIRI KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL,DIY. [Experiment]

Preview

Text 515-IP-IV-2017-ZULKIFLI TAMRIN-10522242_B.pdf Download (982kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa (Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus memiliki aturan yang dibentuk dengan konsultasi dengan masyarakat (Pasal 69 ayat (9)). Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari Peraturan Desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pemebentukannya. Proses penyusunan perundang-undang meliputu berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan narasumber yang digunakan adalah purposive. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh informasi atau data yang sudah diperoleh, baik data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau studi dokumentasi. Setelah dibaca, ditelaah dan dipelajari, keseluruhan informasi atau data dirangkum dalam bentuk kategorisasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya kategori-kategiri yang sudah diklarifikasikan kemudian dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif kedalam sebuah deskripsi yang utuh, selanjutnya dianalisis sampai memungkinkannya untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian di Desa Kemiri dapat digambarkan sebagai berikut : (1) Perencanaan. Pada tahap ini usulan rancangan peraturan desa lebih banyak dari pemerintah desa ketimbang BPD, sehingga BPD dikatakan belum mampu menjalankan tugas dan fingsinya denga maksimal. (2) Penyusunan.pada tahap penyusunan peraturan desa banyak yang belum memahami terkait penyusunan peraturan desa karena kurangnya kemampuan baik itu dari pemerintah desa maupun dari BPD itu sendiri.(3) Pembahasan. Pada tahap ini kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD sehingga pada saat pembahasan banyak yang tidak hadir dan kalaupun hadir hanya bersifat mengikuti saja.(4) Penetapan. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas kemudia ditetapkan oleh Kepala Desa untuk dilaksanakan seluruh masyarakat desa.(5) Pengundangan. Rancangan peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.(6) Penyebarluasan. Setelah diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, kemudian selanjutnya adalah penyebarluasan dengan cara menempelkan pada papan informasi yang ada di balai desa dan disetiap padukuan agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui jika ada peraturan desa yang baru ditetapkan.

Actions (login required)

View Item