Yulius Malo, Wunda Lero (2016) AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta). [Experiment]

Preview

Text 468-IP-VIII-2016-YULIUS MALO WUNDA LERO-11520113_B.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini mengambil judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik”. Latar belakang mengambil judul ini didasari dari keinginan penyusun untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik kepada masyarakat. Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan dan melihat Desa ponjong sebagai salah satu penyedia pelayanan publik yang memiliki tugas sebagai pelaksana dari tugas dan kewajiban pemerintah yaitu itu memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan, dan pemenuhan hak-hak tersebut berupa pelayanan publik berupa pelayanan publik melalui penertiban dokumen kependudukan seperti KTP, KK, SK, Surat Tanah, Dll. Maka pelayanan baik menjadi faktor penentu dalam menuju keberhasilan tugas pemerintah desa sebagai sebagai sebuah lembaga pemerintah yang kesehariannya berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Namun sampai saat ini masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat dalam Hal Akuntabilitas pelayanan publik diantaranya: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data: Wawancara (interview), Dokumentasi, Pengamatan (observasi). Sedangkan cara penentuan informan dengan metode purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu berdasarkan tujuan penelitian Dengan jumlah informan 8 orang. Untuk menganalisis data kualitatif dilakukan tahapan berikut: pertama, mencatat yang menghasilkan lapangan, kedua, mengumpulkan data-data, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum. Dari hasil penelitian, penyusun mendiskripsikan sebagai berikut, bahwa tingkat ketelitian (akurasi) yang ditandai dengan atau daya tanggap terhadap keluhan masyarakat dalam kesalahan penulisan nama yang sering terjadi dalam pembuatan segala administrasi didesa masih perlu ditingkatkan lagi karena masih belum dapat memberikan semua kebutuhan dari masyarakat, jadi pemerintah desa diminta untuk teliti kembali kesalahan kesalahan dalam penulisan nama sebelum memberikan kepada masyarakat yang bersangkutan. Profesional Petugas yang ditandai dengan ketersedian sumber daya pendukung pelayanan untuk mendukung pelayanan administrasi. Untuk itu pemerinta desa diminta untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sehingga dalam proses pelaksanaan pelayanan dapat dinilai positif oleh masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kelengkapan sarana dan prasarana yang selama ini belum sepenuhnya mendukung kinerja pegawai. Tetapi secara umum kondisi sarana yang ada didesa Pojon saat ini masi cukup baik untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi masyarakat. Kejelasan aturan yang XIII ditandai dengan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang ada secara efektif dan efesien. Pelayanan yang diberikan selamai ini telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan dapat terpenuhi. Kedisplinan petugas untuk akuntabilitas kinerja pelayanan publik dipemerintah desa Ponjong sudah berjalan dengan baik artinya pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk bekerja dengan baik, dalam arti memiliki kedisplinan waktu dalam bekerja, baik itu jam masuk kerja maupun pulang kerja, memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas, motivasi kerja demi mendukung profesionalitas kerja serta didukung oleh sikap dan perilaku yang ramah, sopan dan penuh perhatian serta rela dan iklas dalam melayani masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka pelayanan public dalam akuntabilitas pemerintah desa dalam pelayanan public di desa Ponjong, masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi khususnya berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, Dan masyarakat merasa segan berhubungan dengan birokrasi pemerintahan

Actions (login required)

View Item