Andryansyah, Andryansyah (2016) FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi tentang Perencanan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi tahun 2011-2015 Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat). [Experiment]

Preview

Text 470-IP-IX-2016-ANDRYANSAH-12520002_B.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (Bappeda) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggung jawab. Maka dari itu Bappeda Kabupaten Sumbawa Besar mempunyai fungsi serta upaya yang penting terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, agar Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sumbawa Besar tidak terjadi ketimpangan serta bisa lebih merata disetiap wilayahnya. Dengan demikian maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Fungsi Bappeda dalam menjalankan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi ? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mendiskripsikan bagaimana Fungsi Bappeda dalam menjalankan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, dan Untuk mendiskripsikan Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan irigasi.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan aparatur Bappeda dan perwakilan SKPD dengan narasumber/informan berjumlah 10 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Fungsi Bappeda dalam menjalankan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perencanaan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi agar lebih merata dan berkembang disetiap wilayah Kabupaten Sumbawa besar. Bappeda selaku badan perencana pembangunan daerah, secara normatif sudah sesuai dengan fungsi dan tugas dalam menyusun RPJMD, melakukan koordinasi antara Dinas-dinas dan Instansi terkait serta menyelenggarakan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten guna untuk menjaring aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tentang Infrastruktur Jalan dan Irigasi agar lebih merata dan berkembang disetiap wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Faktor yang penghambat/kendala yaitu dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, serta fenomena pengaruh politik terhadap proses perencanaan pembangunan daerah serta adanya jaringan aspira masyarakat (jaring asmara) yang dilakukan oleh DPRD langsung ke masyarakat.

Actions (login required)

View Item