Adrianus, Made (2016) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Tana Tidung,Kalimatan Utara). [Experiment]
|
Text
472-IP-X-2016-ADRIANUS MADE-12520038_B.pdf Download (563kB) | Preview |
Abstract
Latar belakang penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah, memiliki tiga tugas pokok yakni, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Kontrol). Hal ini penulis menganggap peran DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi pokoknya yaitu, Legislasi, Anggaran dan pengawan (kontrol) begitu penting karena kapasitas pelaksanaan ketiga fungsi tersebut sangat menentukan keberpihakan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu berbagai macam persoalan muncul dikalangan para anggota Dewan baik Pusat maupun Daerah yang sering sekali menjadi sorotan tajam bagi seluruh lapisan masyarakat dikarenakan banyak sekali para Wakil Rakyat yang terjerat oleh kasus korupsi. Kasus korupsi inilah yang telah menjerat para anggota DPRD khususnya DPRD Kabupaten Tana Tidung pada saat ini yang sangat jauh dari harapan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada para anggota DPRD yang terpilih. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan, melukiskan dan mendeskripsikan keadaan dan berupa gambar, kata-kata dan bukan angka dan yang ada berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dengan realita dan informasi yang ada dilokasi penelitian. Adapun jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, penulis menggunakan tiga komponen analisis yaitu, pengumpulan data, penilaian data dan penafsiran data dan memilah-milahnya hingga menjadi data yang dapat di kelola. Dari analisis data yang penulis lakukan terkait Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tana Tidung yaitu, pengawasan Legislasi, Anggaran dan Pengawasan (kontrol) dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait tiga pokok utama yang dimiliki oleh DPRD dari berbagai masalah yang timbul saat ini yang tidak lepas hubungannya dengan keberadaan DPRD Kabupaten Tana Tidung sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat. Banyak sekali kasus dan atau masalah yang terjadi di Pemerintahan khususnya Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Salah satu contoh kasus yang begitu mencuat adalah adanya temuan dana APBD yang menyimpang yang dilakukan oleh eksekutif bersama oknum-oknum terkait dan para anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung tidak terlepas pula oleh kasus ini, dari beberapa contoh kasus yang penulis temukan membuktikkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD TanaTidung sangatlah tidak berarti atau dengan kata lain seluruhgerak eksekutif beserta jajarannya nyaris tanpa pengawasan yang berarti yangdilakukan oleh DPRD Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil observasi penulis temukan dari perda yang sudah disahkan atau sudah dibuat pihak DPRD bersama Bupati tidaklah sesuai dengan isu yang sedang timbul di tengah masyarakat Kabupaten Tana Tidung, contoh isu seperti permasalahan tentang pohon madu antara masyarakat dengan pihak perusahaan, mengenai anggaran terlihat para anggota DPRD yang sangat bernafsu apalagi terkait adanya proyek pembangunan demi kepentingan pribadi mereka lah menjadi actor terdepan yang kemudia bekerjasama dengan pihak swasta.
Item Type: | Experiment |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JS Local government Municipal government |
Divisions: | Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Users 11 not found. |
Date Deposited: | 05 Mar 2018 07:03 |
Last Modified: | 05 Mar 2018 07:03 |
URI: | http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/270 |
Actions (login required)
View Item |