DIDIMUS SYUKUR, YOHANES (2023) GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text 18520054_YOHANES DIDIMUS SYUKUR.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Gerakan sosial adalah serangkaian aksi perlawanan dengan mengatasnamakan kelompok yang dirugikan oleh penguasa, dilakukan dalam bentuk protes publik, melalui tindakan-tindakan untuk menunjukan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen. Gerakan Sosial bukanlah sebuah aksi massa, seperti tindakan pemberontakan, kerusuhan dan revolusi massa. Tindakan seperti itu merupakan bentuk dari sebuah aksi massa yang tidak memiliki bentuk organisasi, sangat lembek, serta bersifat sementara dalam periode yang sangat singkat. Mengacu pada hal tersebut, gerakan sosial masyarakat Kampung Code gerakan yang berikthiar untuk memperjuangkan kepentingan bersama, sebagai kelompok yang dirugikan oleh kebijakan Pemerintah 1983 yang tidak mereflesikan kepentingan masyarakat. Namun gerakan ini tidak melalui aksi pemberontakan yang menggerakan massa tetapi lebih kearah penolakan dengan cara yang lebih baik dengan mengandalkan kekuatan politik yang ada, dan berkelanjutan dalam bentuk gerakan perubahan, gerakan akar rumput, dengan merubah pola kehidupan. Oleh karena itu gerakan sosial masyarakat kampung Code berhasil merefleksikan kepada kita bahwa dengan rasa kebersamaan, kemampuan yang ada tanpa adanya kekerasan mereka mampu bangkit dari baying-bayang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat sendiri Penelitian ini menggunakan Metode Historis dengan pendekatan Kualitatif subjek pada penelitian ini terdiri atas, Masyarakat Kampung Code dan Pemerintahan Kelurahan Kotabaru. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah pada tahun 1983, dengan tujuan mengetahui fenomena kasus gerakan sosial masyarakat Kampung Code pada tahun 1983, penentuan informan dalam penelitian mengunakan teknik snowball, agar peneliti menemukan informan yang betul-betul mengetahui pasti tentang gerakan masyrakat kampong Code tahun 1983. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pertama, Rasionalitas kebijakan Pemerintah Yogyakarta, dan masyarakat Kampung Code tergambar ketika adanya perbedaan kepentingan. Pemerintah kota sebagai superordinasi mempunyai kepentingan dalam membangun wilayah perkotaan menjadi wilayah modern, di lain pihak Masyarakat Kampung Code tergusur sebagai subordinasi memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan, papan. Namun dalam pembuatan kebijakannya tidak sesuai dengan tahapan pedoman dan proses pembuatan kebijakan pada tahun 1983, karena tidak melibatkan peran masyarakat aktif dalam proses pembuatan kebijakan. hal ini tidak mengindahkan asas demokrasi di Indonesia. Seharusnya dalam pembutaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, setiap elemen harus di libatkan. Agar melahirkan kebijakan Pemerintah yang baik dan benar. Kedua, taktik yang dilakukan Masyarakat Kampng Code dan Romo Mangunwijaya yakni melakukan pertemuan dengan Menteri sosial dan Lingkungan Hidup untuk mengupayakan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada 1983 untuk tidak dilakukan, melakukan aksi mogok makan. pada akhirnya Pemerintah Kota Yogyakata mengurungkan niatnya untuk melakukan penggusuran dan menyepati permintaan Romo bersama Masyarakat Kampung Code, dengan syarat agar pemukiman Kampung Code dilakukan Penataan. Gerakan yang kedua ditandai dengan adanya gerakan perubahan masyarakat dengan melakuakan penataan pemukiman secara bergotong royong, melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kampung Code, mengurus berkas-berkas administrasi masyarakat seperti KTP dan KK, tujuannya melegalkan keberadaan Kampung Code, dan melakukan pembinaan kerja terhadap masyarakat. Seperti melakukan kursus dan bina keterampilan masyarakat. Ketiga Gerakan Masyarakat Kampung Code dilakukan untuk memenuhi kepentingan bersama, Karena didasari pada adanya persamaan pandangan dalam sebuah kelompok masyarakat yang sama kemudian diwujudkan dalam aksi gerakan sosial masyarakat.

Actions (login required)

View Item