ANDILAU, ANDILAU (2023) PELAKSANAAN OTORITAS LURAH DI KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text Andilau-19520111-EDT.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

INTISARI Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otoritas lurah dalam pembangunan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai otoritas lurah dalam pembangunan di wilayah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Karangawen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan otoritas lurah dalam pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengertian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (kondisi yang sebenarnya, tidak sepi atau dalam eksperimen). Penelitian kualitatif menekankan hasil penelitian dari kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi penelitiannya sendiri, bukan dari statistik yang dihasilkan oleh instrumen penelitiannya seperti pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menafsirkan dan menentukan data yang berhubungan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan antar dua kondisi atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta serta pengaruh dari suatu kondisi. Dari hasil pengamatan peneliti menganalisis fungsi kepemimpinan Lurah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kalurahan Karangawen. Penelitian ini menggunakan teori Adair tentang perencanaan, inisiasi, kontrol, dukungan, informasi, dan evaluasi sebagai alat analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Lurah dalam mendukung pembangunan infrastruktur sangat fungsional, dan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Karangawen sudah memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peneliti mengamati kewenangan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa dengan melakukan penelitian lapangan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di suatu desa. Penelitian ini juga mengamati peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa dan perannya dalam pembentukan peraturan desa. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengungkap kewenangan dan kapasitas pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa, namun harus mendapat persetujuan dari BPD. Peraturan desa juga harus dirumuskan dengan memperhatikan landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jenis produk hukum di desa yang terkait dengan pembentukan peraturan desa antara lain Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Desa Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, dan tata ruang harus disetujui bersama dengan BPD sebelum menjadi Peraturan Desa. Hasil penelusuran tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang analisis kewenangan kepala desa dalam pembangunan masyarakat. Namun, beberapa hasil pencarian memberikan informasi tentang pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Kata Kunci : Pelaksanaan Otoritas Lurah Di Kalurahan Karangawen.

Actions (login required)

View Item