JAMES JORDI, JAMES JORDI (2023) DINAMIKA PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN SERTIFIKASI TANAH MASYARAKAT DI DESA DOSAN, KECAMATAN PARINDU, KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text James jordi_19520137-edit.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tanah merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk dibahas, apalagi dalam ralitanya sengketa pertanahan sangat sering terjadi disekitar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana peran dari Pemerintah Desa dengan upaya-upayanya untuk membantu masyarakatnya dalam penyelesaiian sengketa tanah dilingkungan pemerintah itu sendiri. Penelitian ini dilakukan karena adanya keresahan masyarakat yang tidak dapat menerbitkan sertifikat hak miliknya atas suatu bidang tanah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memberukan fokus kepada upaya-upaya pemerintah Desa Dosan dalam membantu melaksanakan sertifikasi tanah masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan stategi pelaksanaan berupa studi lapangan, yang berfokus pada upayaupaya yang dilakukan suatu pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui secara mendalam bagaimana awal dari permasalahan yang terjadi sampai menemukan apa masalah sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi dan apa saja tindakan pemerintah Desa dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Dengan subjek penelitain diantaranya adalah aparatur Desa Dosan, lembaga adat Desa Dosan, serta masyarakat Desa Dosan. Hasil dari penelitian ini bawasannya pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatlan sertifikat hak milik atas lahan yang dikuasainya. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Desa tersebut diantaranya, pengajuan kepada pemerintah untuk melaksanakan pelepasan lahan dari hutan produksi menjadi hutan dengan penggunaan lainnya atas lahan milik masyarakat, melakukan negosiasi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat konflik atas lahan masyarakat agar memudahkan proses pelepasan lahan nantinya, dan pemerintah Desa juga melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah melalui beberapa anggota dewan kabupaten dan melalui BPN kabupaten. Kata Kunci: Sengketa, Upaya, Tanah, dan Sertifikat

Actions (login required)

View Item