JORUMANA, VIJAY UMBU (2023) RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (Studi Kualitatif Di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text VIJAY UMBU JORUMANA - 19520129-EDIT.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Penelitian ini berfokus pada hubungan kemitraan antara Pemerintah Kalurahan dengan BPKal yang meliputi kesetaraan, keterbukan dan saling menguntungkan. Penelitian ini berangkat dari adanya relasi yang kurang harmonis dan belum optimal antara Pemerintah Kalurahan dengan BPKal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di Kalurahan Wiladeg. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan BPKal menjadi tidak harmonis dan belum optimal. Adapun teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan, BPKal dan masyarakat. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melelui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (interpretasi). Hasil dari penelitian ini telah mendeskripsikan bahwa ternyata relasi antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal hanya terlihat baik dan maksimal dipermukaan semata. Tetapi ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata relasi diantara kedua Lembaga tersebut justru masih kurang harmonis dan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari relasi Pemerintah Kalurahan dan BPKal yang belum sepenuhnya setara dan berimbang, karena masih adanya relasi kuasa dan menguatnya budaya “Pakewuh” atau rasa tidak enakan yang mengakibatkan BPKal lebih banyak “Nrimo” atau cenderung menerima keputusan dari Lurah maupun Pemerinah Kalurahan pada umumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; keterbukaan diantara kedua Lembaga tersebut juga belum maksimal karena masih adanya ego pribadi dan ego kelembagaan diantaranya, sehingga distribusi informasi ke masyarakat masih minim dan mengakibatkan kuranganya partisipasi bermakna dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan, kemitraan yang saling mengntungkan (sinergitas) diantara kedua lembaga tersebut juga masih bersifat normatif, sehingga belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Selain itu, peneliti ini juga menemukan bahwa di dalam internal BPKal sendiri masih belum harmonis, karena peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara anggota BPKal; dimana sebagian diantaranya lebih cenderung dekat dengan pemerintah dan yang lainnya bersikap kritis terhadap Pemerintah Kalurahan—terutama Lurah. Kata Kunci: Relasi, Hubungan Kelembagaan, Pemerintah Kalurahan, BPKal, Kesetaraan, Keterbukaan dan Sinergitas

Actions (login required)

View Item