Ortisan, Yumte (2016) Kapasitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah,Komunikasi Politik dan Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Tentang Kapasitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah,Komunikasi Pilitik,dan Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan). [Experiment]

Preview

Text 485-IP-X-2016-ORTISAN YUMTE-12520103_B.pdf Download (926kB) | Preview

Abstract

Suatu sejarah baru dalam dunia politik Indonesia berkenaan dengan suksesnya pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi, Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten dan Kota secara langsung oleh Rakyat pada tahun 2005. Pilkada ini memang sangat berbeda karena dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga yang baru mempunyai peran yang sangat berat, dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2005 dapat menentukan arah Politik Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana “Kapasitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komunikasi Politik Dan Sengketa dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Sorong Selatan?” Dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif lokasi di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat yang bertujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini sedang berlangsung dengan mengambil narasumber para pelaku yang berperan dalam pelaksanaan pilkada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode pengamatan, observasi, dan metode dokumentasi. Untuk narasumber yang diambil sebanyak 8 orang yang terdiri dari Ketua KPU, Anggota KPU, Devisi Program dan Data, Anggota KPUD Devisi Hukum, Anggota KPUD Devisi Keuangan dan Logistik, Anggota KPUD Devisi Teknis Pemilu dan partisipasi Masyarakat, Ketua Tim Sukses calon Bupati yang kalah , dan Wartawan. Berdasarkan hasil penelitian di Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Sorong Selatan, dapat diukur kapasitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komunikasi Politik dan Sengketa dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 diKabupaten Sorong Selatan yaitu sebagai lembaga KPU yang berdiri secara independen, mandiri harus bekerja secara transparan. Namun Kapasitas KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak memiliki kemampuan yang baik secara regulative, implementatif, dan administratif Kapasitas Regulatif dilihat dari kemampaun anggota KPUD Kabupaten Sorong tidak memahami tentang Undang-undang Pilkada dan peraturan KPU Kapaitas Imlementatif dilihat dari kemampuan anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak memiliki kemampuan dalam implementasi tahapan program dan jadwal dalam Pilkada. Komunikasi Politik anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan dalam pemilihan Kepla Daerah KPUD tidak dapat melakukan Sosialisasi ke seluruh Wilayah yang berada di Kabupaten Sorong Selatan KPUD tidak melukan pembekalan kepada Panitia pengawas distrik dan Kelompok Penyelengara Pengumutan suara KPPS KPUD tidak mampu dalam menjalin komunikasi dengan pelaku-pelaku politik diantaranya Partai Politik, tim sukses Kandidat Kepala Daerah, dan peserta pemilih. Sengketa dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sorong selatan anggota KPUD dapat melakukan manipulasi suara dan manipulasi data penduduk yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap/DPT, dan sistem yang tertsruktur massif, dan politik uang yang dilakukan oleh Komisioner KPUD untuk memenangkan calon tertentu. Komisioner KPUD tidak bekerja secara independen bahkan mereka bekerja berpihak kepada salah satu kandidat calon bupati.

Actions (login required)

View Item