Sari, Lestariningsih (2016) Pelaksanaan Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta-Kyoto Jepang. [Experiment]

Preview

Text 494-IP-X-2016-SARI LESTARININGSIH-13520199_B.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan beragam bentuk kerjasama didunia.Di samping itu, dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Selain itu sama juga hal nya dengan negara di tengah sistem global, negara dianggap tidak efektif dan efisien dengan upaya interaksinya dengan berbagai mitranya.Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah (provinsi, kabupaten, kota) di luar negeri.kondisi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto yang tetap berjalan dengan sangat baik, bahkan menjadi contoh bagi pelaksanaan sister province bagi daerah lainnya Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan dari kerjasama sister province pemerintah DIY-Kyoto. Dalam menganalisis pelaksanaan kerjasama tersebut, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah kerjasama luar negeri, sister province, pelaksanaan kerjasama. Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datawawancara dan dokumentasi atau laporanlaporan. Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukan bahwa pelaksanaan kerjasama sister province masih kurangnya komunikasi yang terjalin antara pemerintah DIY dengan pihak Kyoto komunikasi yang dijalin hanya melalui media telepon dan email, juga struktur birokasi dalam hal ini komite bersama yang dibentuk belum bekerja secara optimal. Namun kerjasama initelah memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah DIY.

Actions (login required)

View Item