HERI SUTANTO, MUH (2024) Dampak Penyederhanaan Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text HERI SUTANTO 21610037.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

INTISARI Penelitian ini mengkaji tentang Dampak Penyederhanaan Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara di Institusi Seni Indonesia Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tahapan proses kebijakan penyederhanaan jabatan struktural di ISI Yogyakarta, menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan terkait penyederhanaan jabatan struktural di ISI Yogyakarta dan menganalisis solusi penyelesaian dampak negatif yang ditimbulkan kebijakan terkait penyederhanaan jabatan struktural di ISI Yogyakarta. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan secara primer dan sekunder, obyek dalam penelitian ini adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan lokus dalam penelitian ini yaitu civitas akademika dan jajaran struktural tenaga kependidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Teknik penentuan informan yaitu teknik purposive. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara dan dokumentasi yang mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi. Hasil penelitian tentang Dampak Penyederhanaan Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara yaitu: Tahapan proses kebijakan penyederhanaan jabatan struktural di ISI Yogyakarta. Ada lima tahapan proses kebijakan penyederhanaan jabatan struktural di ISI Yogyakarta. Pertama, identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja. Kedua, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak. Ketiga, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki. Keempat, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dan administrasi. Kelima, penyelarasan kelas jabatan mengacu kepada aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2019; Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan terkait penyederhanaan jabatan sturktural, Pertama, adanya perbedaan karakteristik jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kedua, menghambat karir pegawai ASN. Ketiga, penyetaraan jabatan mempengaruhi peta jabatan pola relasi terhadap kinerja pegawai. Keempat, semakin kecil peluang adanya penyegaran organisasi dengan adanya mekanisme rotasi jabatan. Kelima, penyetaraan jabatan berpeluang menimbulkan iklim kerja monoton, linier, dan terjebak dalam zona nyaman; Solusi untuk masalah penyederhanaan jabatan yaitu sebagai berikut: Pertama, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kedua, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi. Ketiga, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi. Keempat, pemetaan latar belakang Pendidikan. Kata Kunci: Dampak Penyederhanaan Jabatan Struktural, Aparatur Sipil Negara

Actions (login required)

View Item