SOUWAKIL, KAMARUDIN (2024) PENGENDALIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text KAMARUDIN SOUWAKIL 21610012.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

V INTISARI Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan bagian dari tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata. Hal itu kemudian menjadi dasar pembuatan Pergub tersebut yang merupakan bagian dari objek vital di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati meliputi Teknik pemilihan informan, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data. Obyek penelitian adalah pihak yang terkait dengan Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan narasumber berdasarkan pada informasi dan data yang dimiliki sehingga memudahkan dalam interaksi dan narasumber bisa memberikan informasi yang mendetail terkait implementasi dari Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelebihan, kekurangan, serta kritikan diharapkan akan dapat digali dari narasumber. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, peneliti mendapatkan data bahwa upaya untuk mewujudkan implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan Pelayanan yang didukung dengan pola komunikasi yang baik antara pihak pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.Namun masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi Pergub tersebut yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada kelompok masyarakat, masih kurangnya penegakan hukum kepada elemen masyarakat yang melanggar, dan belum adanya alternatif tempat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata Kunci : Pengendalian, Kebijakan, Revitalisasi

Actions (login required)

View Item