JEBARUS, LUDOVIKUS ALDIANO (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PERTANIAN DESA DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text LUDOVIKUS ALDIANO JEBARUS ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Di Kalurahan Wonokerto pembangunan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan aktivitas penduduk. Hal ini dilihat dari mata pencaharian masyarakat wonokerto yang mayoritas petani. Ka lurahan Wonokerto memiliki 150 hektar lahan pertanian yang bergantung pada saluran irigasi. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur demi menunjang kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pada kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto belum bisa menutupi persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat. Penggunaan prespektif governing dalam penelitian ini mengarah pada fungsi pemerintahan dan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 9 narasumber yang terdiri dari Lurah Wonokerto, carik, BPKal Wonokerto, Ketua Kaur Pembangunan, Ketua Kaur Perencanaan, Ketua LPMKal Wonokerto, Kepala Dukuh (2 orang) dan Ketua Kelompok Tani Kalurahan Wonokerto. Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto dapat diukur dari empat indikator menurut George C. Edward III yaitu Komunikasi, penyampaian informasi kebijakan pembangunan secara sistematis dan terstruktur. Namun pencapaian tujuan tersebut belum mencapai hasil yang baik karena masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kalurahan. Kedua, sumber daya di Kalurahan Wonokerto, baik manusia maupun non-manusia, masih kurang atau tidak mencukupi. Ketiga adalah Disposisi, yaitu Implementor melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan. Untuk menghargai kinerja para Implementor, Pemerintah memberikan insentif kepada para implementor dengan memberikan bonus tambahan selain gaji. Keempat, struktur birokrasi Kalurahan Wonokerto terorganisir dengan baik karena mempunyai mekanisme yang jelas dalam bekerja dan dipertanggungjawabkan oleh implementor sesuai SOP. Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto berjalan dengan lancar, dan dilihat dari SOP berupa petunjuk teknis, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur.

Actions (login required)

View Item