Une, Severus (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text SEVERUS UNE.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota destinasi wisata dan pusat kegiatan pendidikan, telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota ini menimbulkan masalah serius terkait perparkiran. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Peraturan ini memuat ketentuanketentuan terkait pengaturan tempat parkir, tarif parkir, sanksi bagi pelanggar dan lain sebagainya. Peraturan ini juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi parkir di wilayah Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-eksploratif, Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive, yang terdiri dari Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Juru Parkir di jalan Urip Sumoharjo dan pengguna fasilitas parkir. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Lokasi penelitian di Jalan Urip Sumoharjo, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran seharusnya bisa ditinjau kembali. Karena peraturan ini juga menimbulkan sempalan aturan baru dalam hal retribusi, khususnya di Jalan Urip Sumoharjo yang didalamnya adalah kawasan I, sebaiknya diturunkan levelnya menjadi kawasan II. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta harus melihat perparkiran secara lebih luas. Karena perparkiran bukan hanya persoalan mendukung lalu lintas namun juga ada sebagian orang yang menggantungkan hidupnya dari hasil pendapatan parkir tersebut. Kendala dalam penerapan di Jalan Urip Sumoharjo ini bersifat teknis perparkiran. Ada kesalahan pengunaan lahan parkiran di Jalan Urip Sumoharjo. Ada lahan mobil yang dipakai untuk motor. Kemudian untuk konsistensi tarif parkir juga menjadi kendala di lapangan. Dampak penerapan perparkiran di Jalan Urip Sumoharjo ini adalah bentuk penghubungan antara politik, administrasi dan hukum dalam sebuah perilaku atau aktivitas pemerintah. Ada empat kategori, yakni dampak bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Juru Parkir, Swasta atau Toko dan Masyarakat. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta ada dua dampak yang dihasilkan, yakni ada upaya melancarkan lalu lintas dan upaya mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Bagi Toko dan Masyarakat minimal ada lahan dan jaminan keamanan kendaraan ketika berbelanja ataupun parkir di Jalan Urip Sumoharjo. Bagi tukang parkir, kawasan lahan menjadi premium khususnya perihal tarif dan setoran kotor dengan pendapatan toko yang berbeda-beda memberatkan juru parkir.

Actions (login required)

View Item