Sri Hertanto, Sigit (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2020 (Studi pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras). Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text SIGIT SRI HERTANTO_22610055.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

INTISARI Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemerintah Daerah DIY, melalui Dinas Sosial DIY memiliki sejumlah 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan dasar hukum Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras merupakan salah satu UPT Dinas Sosial DIY yang melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi Gelandangan, Pengemis dan Eks Penyandang Disabilitas Mental. Masalah Penelitian yang diangkat pada tesis ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, dan Faktor Pendukung serta Penghambat Peran Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan melakukan penelitian evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini, dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan divalidasi data temuan tersebut. Hasil analisis, dilakukan validitas data oleh peneliti dengan menggunakan uji derajat kepercayaan, dengan triangulasi data, triangulasi sumber, teknik dan hasil. Kemudian hasil temuan, dihubungkan dan analisis dengan teori Implementasi dari Edward III, dari 4 hal yang diungkapkan oleh ahli yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Hasil yang didapatkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sudah melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental, namun terdapat fungsi yang belum dilaksanakan dengan optimal. Faktor Pendukung juga berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial di Balai, seperti penyusunan program kerja Balai, kegiatan identifikasi, asesmen dan pengembangan koordinasi yang baik antar lintas sektor. Terdapat juga faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Gubernur ini, seperti kurangnya peluang kerja bagi PPKS, jumlah SDM tidak ideal. Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Implementasi, Tugas dan Fungsi

Actions (login required)

View Item