PANGKUL PER, KRISPIANUS (2024) PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DALAM MENEGAKAN PRINSIP NETRALITAS DI GUNUNGKIDUL. [Experiment]

Preview

Text KRISPIANUS PANGKUL PER_20520067.pdf Download (765kB) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi melibatkan partisipasi warga dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi mencakup kebebasan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang setara. masih banyak ditemukan kasus ketidaknetralan ASN dalam dunia politik, meskipun Undang-Undang No 5 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2 mengatur bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik. Pada pemilihan legislatif 2019, terdapat 1.096 pelanggaran netralitas oleh ASN, TNI, dan Polri yang tercatat oleh Bawaslu, termasuk menghadiri kampanye dan menggunakan atribut politik. PATTIRO juga mencatat 67 kasus ketidaknetralan ASN di empat kota besar, meliputi keterlibatan dalam kampanye dan memberikan dukungan di media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi jalannya pemilu untuk mencegah dan menindak pelanggaran, termasuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik. Penelitian ini tertarik pada kapasitas Bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, dalam menghadapi Pilkada 2024, dengan menggunakan konsep "governability" untuk memahami kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan subyek penelitian sebanyak 10 orang narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan reduksi data, Display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bawaslu memainkan peran vital dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia. Melalui kebijakan yang efektif, mekanisme pengawasan yang komprehensif, serta kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, Bawaslu berhasil menciptakan Pemilu yang demokratis dan dipercaya oleh masyarakat. Kata Kunci : Governability, Bawaslu, Netralitas, ASN, Pemilu Legislatif

Actions (login required)

View Item